Bola.com, Jakarta - Pemerintah resmi membuka program magang untuk lulusan baru perguruan tinggi, menawarkan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3,3 juta per bulan.
Program ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi 2025 yang digagas untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan, pemerintah menargetkan 20 ribu peserta untuk tahap pertama program magang ini.
Setiap peserta akan mengikuti magang selama enam bulan dengan uang saku sesuai UMP. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp198 miliar.
"Lulusan baru nanti akan di-link-and-match-kan dengan sektor industri. Tahap pertama ada 20 ribu orang, masing-masing mendapatkan uang satu sesuai UMP selama enam bulan. Anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp198 miliar," jelas Airlangga saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (15-9-2025).
Delapan Program Akselerasi dalam Paket Ekonomi 2025
Program magang ini menjadi satu di antara dari delapan paket akselerasi yang dirancang pemerintah untuk 2025. Selain itu, pemerintah menyiapkan empat program lanjutan di 2026 dan lima program unggulan khusus untuk menciptakan lapangan kerja.
Paket ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain program magang, pemerintah memperluas insentif pajak PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu pekerja dan alokasi anggaran Rp120 miliar.
Bantuan pangan juga dilanjutkan untuk Oktober-November, masing-masing 10 kilogram beras per bulan, dengan anggaran Rp7 triliun.
Subsidi BPJS dan Fasilitas Tambahan untuk Pekerja
Airlangga menambahkan, pemerintah akan memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, seperti pengemudi ojek daring, sopir, kurir, dan buruh logistik.
Program ini menargetkan lebih dari 731 ribu pekerja dengan total anggaran Rp36 miliar.
Selain itu, akses layanan tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan akan dipermudah melalui penurunan suku bunga pinjaman dari BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen.
Program akselerasi lainnya mencakup percepatan deregulasi tata ruang, integrasi OSS, penyediaan dana RDTR, serta proyek percontohan gig economy di sejumlah kota besar.
Lanjutan Dukungan untuk UMKM di 2026
Untuk 2026, pemerintah berencana memperpanjang pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM dan melakukan penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen bagi UMKM.
Anggaran untuk program ini diperkirakan Rp2 triliun, dengan 542 ribu wajib pajak terdaftar.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.
Sumber: merdeka.com