Bola.com, Jakarta - Awal bulan ini, sebuah bus yang membawa para penyintas tragedi Hillsborough kembali ke stadion tempat 97 pendukung Liverpool kehilangan nyawa dalam semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest pada 1989, mogok di tengah perjalanan.
Bus itu berhenti di jalur berliku bernama Snake Pass, yang menghubungkan Manchester ke Sheffield.
Kunjungan tersebut digagas oleh Hillsborough Survivors Support Alliance (HSA). Bagi sebagian penumpang, itu adalah kali pertama mereka kembali ke lokasi tragedi terbesar dalam sejarah stadion sepak bola Inggris.
Namun, perjalanan penuh hambatan itu justru menambah beban emosional.
Seorang pria berusia 57 tahun, yang terakhir kali berada di Sheffield sebagai mahasiswa berusia 21 tahun ketika berhasil menyelamatkan diri dari tribune Leppings Lane, hanya sempat melihat sekilas stadion dari taksi menuju stasiun.
Ia pun menyimpulkan bahwa takdir seolah masih menghalanginya untuk benar-benar kembali ke tempat yang mengubah hidupnya.
Bukan Sekadar Kisah Masa Lalu
Peter Scarfe, ketua HSA, telah memimpin banyak perjalanan serupa. Adakalanya hanya satu orang penyintas yang ikut, mencari penutup luka setelah menjalani terapi. Baginya, perjalanan itu menjadi pengingat bahwa Hillsborough bukan sekadar kisah masa lalu.
Itulah mengapa, kabar bahwa RUU Hillsborough segera masuk ke parlemen Inggris menjadi penting.
"Undang-undang ini mungkin bisa memberi sedikit kenyamanan bagi mereka yang masih dihantui tragedi," ujar Scarfe kepada The Athletic.
"Tapi, yang lebih penting, ini bisa menciptakan warisan bahwa mereka yang meninggal tidaklah sia-sia," lanjutnya.
Inti dari RUU Hillsborough
Rancangan undang-undang ini menyoroti dua hal pokok: duty of candour (kewajiban berbicara jujur) dan parity of arms (kesetaraan dalam proses hukum). Artinya, pejabat publik bisa dikenai sanksi pidana bila tidak berkata benar dalam investigasi tragedi.
Selain itu, negara tidak bisa lagi sekadar mengalahkan keluarga korban lewat biaya hukum yang besar.
Nantinya, keluarga berhak mendapatkan pendampingan hukum yang didanai publik, sementara lembaga negara wajib memastikan biaya tetap proporsional.
Bagi sebagian orang, aturan ini terdengar sederhana. Namun, kenyataannya, regulasi semacam itu selama ini belum ada di Inggris.
Langkah ini dianggap penting, bukan hanya untuk penyintas Hillsborough, tetapi juga bagi standar integritas pejabat publik dan keamanan masyarakat luas.
Mengingat Skandal Lain di Inggris
Wakil Perdana Menteri David Lammy menegaskan bahwa banyak korban tragedi nasional lain juga gagal mendapat keadilan, dari kebakaran Grenfell Tower yang menewaskan 72 orang, hingga kasus diskriminasi terhadap generasi Windrush.
Kendati pada 2016 pengadilan menyatakan korban Hillsborough "dibunuh secara melanggar hukum", hanya satu orang yang pernah dihukum: sekretaris klub Sheffield Wednesday, yang dikenai denda 6.500 paun atas pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja.
"Siapa pun yang terkait dengan peristiwa-peristiwa ini telah dikhianati oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka," tegas Lammy.
Tekanan Politik bagi Partai Buruh
Namun, jalan menuju lahirnya UU ini tidak mudah. Pada April lalu, Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Sir Keir Starmer sempat dituding mundur dari janji mereka yang diumumkan di konferensi partai di Liverpool tahun sebelumnya.
Versi rancangan yang dianggap "melemah" memicu kritik keras, termasuk dari anggota parlemen Liverpool, Ian Byrne.
Byrne, yang juga pemegang tiket musiman Liverpool, menilai kegagalan melahirkan UU yang layak akan dilihat sebagai lanjutan dari pengkhianatan terhadap keluarga korban, penyintas, dan mereka yang terdampak oleh penutup-nutupan negara.
Pengumuman terbaru pemerintah bahwa RUU ini akan maju dengan isi yang lebih kuat, datang menjelang konferensi Partai Buruh di Liverpool akhir bulan ini. Banyak pihak menilai waktunya bukan kebetulan, mengingat posisi politik partai yang sedang terpuruk akibat skandal dan turunnya dukungan publik.
Perjuangan Belum Selesai
Kendati perkembangan ini memberi sedikit harapan, para pegiat masih berhati-hati. RUU tersebut akan diperiksa tidak hanya di House of Commons, tetapi juga di House of Lords, ruang yang akan benar-benar menguji apakah institusi Inggris siap berubah.
Yang jelas, bukan hanya penyintas Hillsborough atau masyarakat Liverpool yang perlu memperhatikan. Semua warga Inggris layak menuntut agar janji pemerintah kali ini benar-benar diwujudkan.
Sumber: NY Times