Bola.com, Jakarta - Ketua DPR Filipina, Ferdinand Martin Romualdez, mengundurkan diri. Keputusan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPR, Rabu, 17 September 2025.
Keputusan Ferdinand Martin Romualdez tersebut diambil setelah terlibat dalam kontroversi mengenai proyek pengendalian banjir yang dituduh fiktif atau berkualitas rendah.
"Persoalan terkait proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang tidak hanya membebani saya, tetapi juga lembaga yang kita layani ini," ujar Romualdez, yang merupakan sepupu dari Presiden Ferdinand Marcos Jr seperti dikutip dari laman Manilatimes pada Kamis (18/9/2025).
Romualdez mengatakan rakyat Filipina mencari kepercayaan. "Tugas kita adalah memulihkannya," ujar dia.
Romualdez juga menekankan bahwa semakin lama ia menjabat sebagai ketua, beban yang harus ditanggung oleh DPR dan presiden semakin berat. "Setelah perenungan dan doa mendalam, saya dengan hati nurani yang bersih mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR Filipina," tambah dia.
Faustino "Bojie" Dy III dari Distrik 6 Isabela kemudian terpilih sebagai ketua baru dengan dukungan 253 suara.
Wakil Ketua DPR, Ronaldo Puno, menyatakan Romualdez telah memberi tahu pimpinan partai tentang rencananya mundur sehari sebelumnya, bahkan menyarankan agar Dy diangkat sebagai penggantinya.
Rekan sesama pimpinan, Jefferson Khonghun dari Zambales, mengonfirmasi bahwa Romualdez sudah mempertimbangkan untuk mundur demi menjaga DPR dari polemik yang berkepanjangan.
Integritas dan Martabat DPR
Kasus ini bermula dari kesaksian Pacifico "Curlee" Discaya II di Senat yang menyebut mantan anggota DPR, Marvin Rillo, sebagai pihak yang meminta suap dalam proyek-proyek pengendalian banjir.
Rillo membantah tuduhan tersebut, begitu pula Romualdez dan beberapa legislator lainnya yang juga disebutkan. Discaya menjelaskan tidak pernah bertransaksi langsung dengan Romualdez, tetapi hanya mendengar kabar dari beberapa anggota parlemen bahwa Ketua DPR akan mendapatkan bagian dari proyek tersebut.
Anggota DPR, Leila de Lima, menyambut baik langkah Romualdez sebagai sebuah upaya untuk menjaga kredibilitas parlemen.
"Ini bukan hanya soal reputasi pribadi, tetapi juga tentang integritas dan martabat DPR sebagai lembaga," tegasnya.
Langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi legislatif, terutama di tengah situasi yang penuh dengan kontroversi dan dugaan korupsi yang dapat merusak citra parlemen.
Dengan adanya pengunduran diri ini, diharapkan DPR dapat segera memulihkan kepercayaan masyarakat dan berfokus pada tugas utama mereka sebagai wakil rakyat.
Reaksi Masyarakat Meningkat
Reaksi masyarakat terhadap proyek yang disebut "infrastruktur hantu" semakin meningkat setelah Presiden Marcos membahasnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu, menyusul banjir mematikan yang melanda Filipina selama beberapa pekan.
Diperkirakan ribuan orang akan berpartisipasi dalam aksi "Pawai Triliun Peso" pada Minggu mendatang, yang merujuk pada estimasi Greenpeace tentang triliunan peso dana yang diduga disalahgunakan dari proyek terkait iklim sejak tahun 2023.
Isu ini juga melibatkan Senat, di mana Vicente Sotto III menggantikan Francis Escudero sebagai presiden Senat. Escudero dituduh memiliki koneksi dengan salah satu kontraktor proyek banjir, meskipun ia membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "pembunuhan karakter."
Janji Ketua DPR yang Baru
Dalam pidato perdananya, Ketua DPR yang baru, Faustino Dy III, meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada DPR untuk membuktikan komitmennya.
"Saya menyadari banyak warga yang merasa terluka dan marah. Sebagai putra Isabela, saya sangat memahami dampak dari badai dan banjir. Atas nama mereka, saya dengan rendah hati menerima tanggung jawab ini," kata mantan gubernur tersebut.
Dy berjanji untuk merendahkan diri di hadapan rakyat dan mengakui kesalahan DPR.
"Kami memohon kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Anda," ujarnya.
Dy bukanlah wajah baru dalam politik. Selama lebih dari empat dekade, ia telah menjabat dalam berbagai posisi, termasuk sebagai wakil walikota, walikota, anggota dewan distrik, wakil gubernur, hingga gubernur.
DPR juga mencatat sejumlah penghargaan yang pernah diraihnya, termasuk Gawad Kalasag untuk pengurangan risiko bencana serta penghargaan sebagai salah satu pejabat paling ramah bisnis di Filipina.