Bola.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan 60 usaha kecil menengah (UKM) untuk memeriahkan gelaran MotoGP Mandalika 2025.
Sebagian besar UKM, sekitar 80 persen, bergerak di sektor kuliner, sementara sisanya berasal dari bidang usaha lain.
Kehadiran UKM ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kuliner dan hiburan bagi penonton, tetapi juga meningkatkan perputaran ekonomi lokal sekaligus memperkenalkan produk unggulan NTB di kancah internasional.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri, menegaskan bahwa pemilihan UKM dilakukan secara selektif agar kualitas produk tetap terjaga dan merepresentasikan potensi terbaik daerah.
Setiap kabupaten/kota hanya diperbolehkan mengirimkan dua UKM terbaik, sementara asosiasi pedagang juga turut dilibatkan untuk mengisi slot partisipasi yang tersedia.
"Dengan pemilihan yang ketat, kami berharap MotoGP Mandalika 2025 tidak hanya menjadi tontonan balap, tetapi juga pameran ekonomi lokal," kata Ahmad.
Kehadiran UKM kuliner diharapkan mampu memanjakan lidah para pengunjung, sekaligus menjadi media promosi bagi produk lokal.
Alasan Harga Makanan Bisa Lebih Tinggi
Satu di antara isu yang muncul setiap event besar adalah potensi kenaikan harga makanan. Ahmad Masyhuri mengatakan bahwa harga makanan di dalam Sirkuit Mandalika bisa lebih tinggi dibandingkan harga normal di luar lokasi.
Misalnya, makanan yang biasanya dijual Rp10 ribu bisa mencapai Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per porsi saat event berlangsung.
"Kenaikan harga terjadi karena beberapa faktor, seperti biaya operasional yang lebih tinggi di sirkuit, jarak berjualan yang jauh, serta peningkatan kualitas kemasan produk," jelas Ahmad.
Para UKM diminta menggunakan kemasan yang lebih rapi dan standar penyajian yang lebih baik agar pengalaman penonton tetap berkualitas. Dengan demikian, meski harga lebih tinggi, kualitas produk tetap sepadan.
Tantangan Gas Elpiji Bersubsidi
Dalam pelaksanaan MotoGP Mandalika, Pemprov NTB bekerja sama dengan BPOM dan Pertamina untuk mendukung operasional UKM.
Satu di antara tantangan yang muncul adalah larangan penggunaan gas elpiji bersubsidi, meskipun pelaku UKM adalah usaha mikro. Peraturan ini diterapkan untuk menjaga standar event internasional.
"Kami sedang mencari solusi bersama Pertamina agar UKM tetap bisa mendapatkan dukungan tanpa terbebani secara berlebihan," tambah Ahmad.
Pemerintah berharap ada skema khusus yang membantu UKM memenuhi standar operasional di ajang internasional ini.
Sumber: merdeka.com