Bola.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang dinamai "Sumitronomics", sebagai fondasi utama untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju.
Konsep ini bertumpu pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
"Untuk menjadi negara maju, strategi perekonomian Indonesia berbasis Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi; kedua, pemerataan manfaat pembangunan; ketiga, stabilitas nasional yang dinamis," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23-9-2025).
Target Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya menekankan pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam jangka pendek dan menembus 8 persen pada jangka menengah.
Pilar kedua memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi merata ke seluruh Indonesia.
Sementara pilar ketiga menekankan keseimbangan perekonomian nasional di tengah dinamika global.
"Pembangunan harus inklusif. Mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras," kata Purbaya.
Tiga Aspek yang Diperkuat
Untuk mendorong pertumbuhan, Purbaya menyoroti tiga aspek yang perlu diperkuat: fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi. Sinergi ketiganya diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama.
"Dengan konsistensi menjaga keselarasan, mesin pertumbuhan diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah," katanya.
Selain itu, APBN harus berperan sebagai katalis pertumbuhan dengan mendukung sektor swasta sebagai motor utama.
Sektor bernilai tambah tinggi, seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata, perlu dijaga agar berkontribusi optimal terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam mendukung pilar pemerataan pembangunan, APBN diharapkan mendistribusikan keadilan melalui program perlindungan sosial yang efektif.
Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas nasional, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
"Kolaborasi ini krusial untuk meredam berbagai guncangan sehingga perekonomian tetap tangguh," ucap Purbaya.
Sumber: merdeka.com