Bola.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar Kementerian Haji dan Umrah terus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Arahan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (21-10-2025).
Langkah tersebut bertujuan meringankan beban jamaah serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan haji.
Tak hanya menyoroti soal biaya, Prabowo juga menargetkan waktu tunggu keberangkatan haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun bisa dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Target ambisius ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam di Indonesia yang hendak menunaikan rukun Islam kelima.
Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai, terutama setelah pemerintah resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian baru ini diharapkan mampu mengelola urusan haji secara lebih profesional dan efisien, sebagai tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat serta kebutuhan di lapangan.
Fokus pada Efisiensi dan Penurunan Biaya
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji.
Ia meminta Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang sedang berada di Arab Saudi, untuk meninjau kembali peluang penghematan agar biaya dapat terus ditekan.
"Menteri Haji tidak hadir karena sedang berada di Arab Saudi, berurusan dengan pihak mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun," ujar Prabowo.
Menurutnya, penurunan biaya bisa dicapai dengan disiplin efisiensi dan sistem yang bersih. Transparansi dalam pengelolaan dana haji juga menjadi faktor penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban calon jamaah, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan memberi manfaat maksimal.
Upaya efisiensi tersebut mencakup berbagai aspek, dari pengaturan akomodasi, transportasi, hingga layanan konsumsi selama di Tanah Suci. Pemerintah akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk memperoleh kesepakatan terbaik.
Tujuannya, memastikan kualitas layanan yang sesuai besarnya biaya yang dikeluarkan jamaah.
Memangkas Waktu Tunggu Haji
Selain menurunkan biaya, memperpendek masa tunggu keberangkatan haji menjadi prioritas lain yang ditegaskan Presiden Prabowo. Dengan rata-rata masa tunggu mencapai empat dekade, banyak calon jamaah yang harus menunggu hingga usia lanjut.
Pemerintah bertekad memangkasnya menjadi 26 tahun, sebuah lompatan besar dalam tata kelola keberangkatan haji.
Presiden menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi kunci dalam mencapai target ini.
Sebelumnya, urusan haji ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji, tetapi kemudian diubah menjadi kementerian atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menginginkan mitra setingkat pejabat menteri.
"Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, 'Kami urusan haji itu Menteri Haji, jadi kami harus berhubungan dengan pejabat setingkat menteri. Kalau ini kepala badan, kami sulit.' Ya sudah, kita menyesuaikan," tutur Prabowo.
Dengan struktur baru ini, pemerintah berharap negosiasi kuota, fasilitas, dan layanan haji dengan otoritas Arab Saudi bisa berlangsung lebih cepat dan efektif.
Rencana "Kampung Indonesia" di Makkah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan kabar penting terkait hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, kerajaan tersebut mengubah peraturan yang memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Perubahan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki fasilitas permanen di Makkah.
Lewat komunikasi diplomatik yang intens, pemerintah Arab Saudi menyetujui rencana pembangunan Kampung Indonesia di kota suci tersebut.
Sejumlah lahan strategis yang jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram telah ditawarkan kepada Indonesia sebagai calon lokasi pembangunan.
Namun, Prabowo menjelaskan bahwa proses pembelian harus melalui mekanisme lelang terbuka. Ada sekitar 90 pihak lain yang juga tertarik pada lahan yang sama.
"Saat saya bertemu Menteri Luar Negeri mereka, saya diberi tahu bahwa lelang akan ditutup pada 30 Oktober. Tapi, yang ikut bidding ada sekitar 90 entitas lain. Mudah-mudahan nanti Menteri Agama bisa memimpin doa khusus," ungkapnya.
Sumber: merdeka.com