Bola.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan belum ada keputusan final terkait mekanisme pembayaran kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Menurut Purbaya, pemerintah masih membahas skema pembagian peran dalam penyelesaian utang Whoosh.
Purbaya menyampaikan hingga kini pemerintah masih melakukan diskusi internal, termasuk menimbang opsi agar pembayaran diarahkan pada sisi infrastruktur proyek.
"Cuma gini kami ada kebijakan pimpinan di atas kami belum putuskan juga. Sepertinya kami memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya," kata Purbaya dalam konferensi pers, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Namun begitu, ia menegaskan seluruh keputusan masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai kesimpulan. Menurut Purbaya, proses pembahasan masih cair dan terbuka.
Terbaik Buat Negara
Purbaya memilih mengikuti terus perkembangan diskusi antara para pemangku kepentingan yang terlibat agar memastikan keputusan akhir benar-benar sesuai kepentingan nasional.
"Cuma saya belum belum mendapatkan, kami belum sampai kesimpulan penyelesaiannya seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi sama sana, saya ikut mau liat," ujarnya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memilih solusi terbaik bagi negara, sembari memastikan bahwa keputusan yang kelak diambil mempertimbangkan aspek keberlanjutan proyek dan stabilitas fiskal.
"Jangan sampai enggak tau tau amat. Saya ikut tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Ini masih proses yang masih berjalan," ujarnya.
KPK Selidiki Dugaan Penyimpangan Whoosh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek KWhoosh. Fokus penyelidikan bukan pada konstruksi fisik, melainkan pada pengadaan tanah yang disebut mengandung ketidakwajaran harga.
"Materinya itu terkait dengan lahan, bukan masalah proses pembangunan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Senin, 10 November 2025.
Menurut Asep, penyelidik menemukan indikasi penggelembungan harga (mark-up) secara signifikan.
"Yang seharusnya harga tanah itu 10, tapi dijual menjadi 100. Ini berarti ada ketidakwajaran harga yang harus dibayarkan negara," ujarnya.
Sejak awal diluncurkan pada 2016, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung didesain sebagai proyek tanpa dana APBN. Pemerintah Jokowi menyebut proyek ini sepenuhnya dibiayai lewat kerja sama bisnis antara konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan China Railway International Co. Ltd dengan dukungan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Namun, biaya pembangunan membengkak dari USD 6,07 miliar menjadi USD 7,2 miliar, hingga akhirnya pemerintah harus turun tangan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI senilai Rp4,3 triliun.