Bola.com, Jakarta - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (17-11-2025).
Kedatangannya bertujuan untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, membahas perkembangan terbaru terkait operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Dwiyana tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Sebelum masuk ke ruang pertemuan, ia sempat memberikan sedikit keterangan kepada awak media mengenai agenda yang dibawanya.
"Cuma update biasa soal KCIC," ujarnya singkat saat ditemui di kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Usai pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam, Airlangga tampak bersiap meninggalkan kantornya. Namun, ia tak memberikan banyak penjelasan ketika ditanya mengenai isi diskusinya dengan Direktur KCIC tersebut.
"Bersama KCIC pertemuan teknis. (Pembahasannya soal apa?) Teknis, belum kami selesaikan pembahasannya," kata Airlangga, tanpa memerinci lebih jauh.
Hari itu, sejumlah pejabat juga tampak hadir menemui Menko Airlangga, dari Budi Santoso (Menteri Perdagangan), Maman Abdurrahman (Menteri UMKM), hingga Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani.
Tak Ingin Membebani APBN
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersandera oleh masalah utang proyek kereta cepat yang dikelola KCIC.
Ia menilai tanggung jawab itu sepenuhnya berada pada konsorsium, yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara.
"KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara, mereka sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata bisa mencapai Rp 80 triliun atau lebih setiap tahun," ujar Purbaya dalam sesi video call pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor.
Purbaya menambahkan bahwa konsorsium sudah seharusnya menyelesaikan kewajibannya tanpa mengalihkan beban kepada negara.
"Seharusnya mereka mengelola dari situ, jangan membebankan kami lagi. Karena jika tidak, semua akan kembali kepada kami. Jadi, jangan hanya kalau enak swasta, tetapi kalau nggak enak, pemerintah yang harus mengurusnya," tuturnya.
Utang Whoosh Mencapai Rp 122,2 Triliun
Utang proyek Whoosh diketahui mencapai 7,3 miliar dolar AS. Meski jumlahnya besar, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa hal itu tidak akan berdampak pada layanan perkeretaapian lain, terutama yang menerima subsidi Public Service Obligation (PSO).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menegaskan bahwa kewajiban finansial KCIC tersebut tidak bersinggungan dengan pelayanan subsidi.
"Terkait dengan kereta cepat apakah berpengaruh terhadap PSO, saya rasa enggak ya,” ungkap Arif di kantor Kemenhub, beberapa waktu lalu.
Arif menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana APBN untuk pengoperasian Whoosh karena proyek itu berjalan menggunakan skema business to business (B2B) sepenuhnya antara KCIC dan para pemangku kepentingannya.
"Kereta cepat ini B2B KCIC, jadi enggak ada sangkut pautnya dengan PSO karena kami enggak memberikan subsidi untuk kereta cepat," tegasnya.
Sumber: merdeka.com