Bola.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga Oktober 2025 masih jauh dari optimal.
Kendati pembayaran pegawai tidak mengalami hambatan, dana milik pemerintah daerah justru terus menumpuk di bank akibat belanja yang tidak berjalan sesuai rencana.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memaparkan bahwa realisasi belanja daerah sampai Oktober 2025 terkontraksi sebesar -13,5 persen atau berkurang Rp126,1 triliun secara tahunan.
"Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal, dan belanja lainnya, ternyata yang terkontraksi itu belanja pegawai. Bayar gaji, bayar upah, itu on track Rp343 triliun dibandingkan tahun lalu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20-1-2025).
Belanja Barang dan Jasa Rendah
Suahasil melanjutkan bahwa penurunan terjadi lebih besar pada kelompok belanja selain pegawai.
"Tapi, belanja barang dan jasanya lebih rendah. Belanja modalnya juga lebih rendah, belanja lainnya juga lebih rendah dari APBD. Yang kalau kita lihat selisih dari belanja tahun lalu adalah tahun ini belanja APBD adalah Rp126,1 triliun lebih rendah," lanjutnya.
Data Kemenkeu menunjukkan belanja pegawai APBD hingga akhir Oktober 2025 turun dari Rp345 triliun menjadi Rp343,4 triliun, menjadi komponen dengan penurunan paling kecil.
Sebaliknya, belanja barang dan jasa turun signifikan dari Rp353,5 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp226,7 triliun (Oktober 2025).
Realisasi Belanja Rendah
Belanja modal juga terseret turun dari Rp108,6 triliun menjadi Rp74,2 triliun pada periode yang sama, sementara belanja lainnya menyusut dari Rp227,5 triliun menjadi Rp164,2 triliun.
Melihat rendahnya realisasi belanja, Suahasil mengingatkan bahwa dana yang sudah ditransfer ke daerah seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal agar aktivitas ekonomi lokal ikut bergerak.
"Kami ingin APBD belanja lebih tinggi dari tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," katanya.
Dana Simpanan Membesar
Suahasil juga menyoroti lonjakan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan yang terus membesar hingga mencapai Rp244 triliun, level tertinggi sepanjang tahun.
Pada awal 2025, simpanan pemda tercatat Rp143 triliun dan naik menjadi Rp158 triliun pada Februari. Angkanya kemudian sempat turun ke Rp147 triliun pada Maret sebelum kembali meningkat.
Kenaikan berlanjut sepanjang tahun, dari Rp182 triliun pada April 2025 hingga mencapai Rp215 triliun pada Juli 2025. Pada Oktober, jumlahnya menembus Rp244 triliun.
"Dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi karena belum belanja. Maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025, Rp143 triliun, dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September catatan kita adalah Rp244 triliun," ujar Suahasil.
Sumber: merdeka.com