Bola.com, Jakarta - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah secara sukarela memilih tak lagi menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.
Mereka menilai kondisi ekonomi keluarganya sudah mencukupi sehingga bantuan selayaknya diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
"Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan, 'kami merasa sudah cukup dan kami ingin bantuan ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan.' Ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh," ujar Saifullah Yusuf di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25-11-2025).
Fenomena penolakan tersebut turut berkaitan dengan polemik pemasangan stiker penanda penerima bansos yang muncul di sejumlah wilayah.
Berdasarkan catatan Kemensos, sebagian warga keberatan dipasangi stiker karena merasa malu, menilai langkah itu kurang pantas, atau beranggapan kondisi ekonomi mereka sebenarnya sudah membaik, meski masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Inisiatif Daerah
Saifullah menjelaskan bahwa kebijakan pemasangan stiker bukan program Kemensos, melainkan gagasan pemerintah daerah untuk memudahkan identifikasi keluarga penerima bantuan.
Langkah itu dianggap membantu memastikan distribusi bansos tepat sasaran.
"Sebenarnya itu inisiatif daerah untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima. Jadi itu hanya sebagai tanda saja," tuturnya.
Kendati menimbulkan perdebatan, kebijakan tersebut dinilai membawa dampak positif. Sejumlah warga memilih mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa tidak lagi layak.
Layak Dapat Apresiasi
Saifullah melihat hal ini sebagai bentuk kepedulian sosial yang layak mendapat apresiasi.
"Kami sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat. Tetapi, bagi yang memenuhi syarat, tetap akan kami prioritaskan untuk menerima," katanya.
Ia menegaskan Kemensos menghargai sikap jujur KPM yang secara terbuka menyampaikan bahwa mereka tidak lagi pantas mendapatkan bantuan.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperbarui dan memverifikasi data penerima melalui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial bersama pemerintah daerah.
"Semua untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat," ucapnya.
Sumber: merdeka.com