Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatra Diproyeksi Butuh Rp59,25 Triliun

Pemulihan pascabencana banjir di Sumatra diperkirakan butuh anggaran Rp59,25 triliun.

BolaCom | Aning JatiDiterbitkan 31 Desember 2025, 07:20 WIB
Permukiman warga nyaris hilang dan hancur, rata dengan lumpur. Tampak dalam foto, seorang warga duduk di depan rumahnya yang rusak akibat banjir bandang di Garoga, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis 4 Desember 2025. (YT HARIONO/AFP)

Bola.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memperkirakan biaya pemulihan pascabencana banjir Sumatra mencapai sekitar Rp59,25 triliun.

Perkiraan ini muncul dari rekap awal yang dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Advertisement

"Kalau melihat hasil rekap sebelumnya saat rapat dengan BNPB, untuk pemulihan sampai selesai, anggaran yang dibutuhkan lebih kurang Rp59,25 triliun," ujar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama kementerian dan lembaga daerah terdampak, Selasa (30-12-2025).

Meski demikian, Tito menekankan angka tersebut bersifat estimasi dan belum final. Angka ini hanya memberi gambaran skala kerusakan yang harus ditangani lintas kementerian dan lembaga.

Dari total kebutuhan tersebut, Aceh tercatat memerlukan anggaran paling besar, sekitar Rp33,75 triliun. Sumatra Barat diproyeksikan membutuhkan Rp13,5 triliun, sementara Sumatra Utara sekitar Rp12 triliun.

 


Pulihkan Fasilitas Vital

Patut diketahui, banjir bandang yang menghantam wilayah Garoga, khususnya di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyebabkan kerusakan yang meluas dan parah. Tampak dalam foto, seorang warga mengumpulkan barang-barangnya dari rumahnya yang rusak akibat banjir bandang di Garoga, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis 4 Desember 2025. (YT HARIONO/AFP)

Anggaran ini akan difokuskan untuk memulihkan berbagai fasilitas vital, termasuk kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan infrastruktur penghubung lain.

Semua elemen ini dianggap penting agar roda pemerintahan dan perekonomian daerah dapat kembali berjalan normal.

Tito menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan secara terpadu oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait agar lebih cepat dan efektif.

Pemulihan meliputi berbagai komponen, dari kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Seluruhnya akan dikeroyok oleh K/L agar prosesnya cepat," ucapnya.

 

Sumber: merdeka.com

Berita Terkait