Bola.com, Bangkalan - PSSI telah mengirim surat bernomor SKEP/69/XI/2020 kepada klub-klub kontestan Shopee Liga 1 2020 terkait nasib kelanjutan kompetisi. Hasilnya, ada beberapa poin yang mereka sebutkan terkait kompetisi kasta teratas itu.
Satu di antaranya adalah memastikan bahwa Shopee Liga 1 2020 bakal dilanjutkan kembali pada Februari 2021. Namun, tidak ada tanggal kepastian. Beberapa lainnya membahas mengenai skema pembayaran gaji yang memperbolehkan klub membayar 25 persen gaji pemain dan pelatih.
Baca Juga
BRI Liga 1: Persita Waspadai Kebangkitan Persik Meski Baru Saja Dihajar Bhayangkara FC 0-7
Duel Harry Kane Vs Jude Bellingham Warnai Semifinal Liga Champions 2023 / 2024: Ketika Senior Berhadapan dengan Junior
Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Mungkin Absen di Laga Terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024: Demi Siap Tampil di Perempat Final
Advertisement
Madura United merasa surat itu kurang memberi jaminan dan kepastian klub. Melalui Direktur PT PBMB, Ziaul Haq, Madura United menagih ketegasan PSSI dalam pemenuhan hak-hak klub yang telah disepakati.
“Kami menghormati isi pokok surat tersebut. Angka-angka prosentase yang dituangkan dalam surat tersebut, tidak akan berefek jika LIB tidak memenuhi penegasan dari PSSI tentang hak klub,” ucap Ziaul Haq.
“Sikap kami, PSSI dan LIB sekali lagi, kami minta tegas apakah pasti dan menjamin bahwa Liga 1 akan digelar kembali pada Februari mendatang dan juga memastikan dan menjamin bahwa klub akan bebas dengan tuntutan hukum dari para pihak,” imbuhnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Pastikan Klub Tak Rugi
Sejauh ini, mayoritas durasi kontrak pemain bakal berakhir pada akhir Desember. Belum ada ketentuan mengenai durasi kontrak tersebut. Terkait pembayaran gaji 25 persen juga bisa berdampak pada masalah antara pemain dan klub.
Aspek hukum ini yang menjadi sorotan Madura United. Ziaul menginginkan PSSI bisa menjamin bahwa klub tidak dirugikan.
Advertisement
“Perjanjian-perjanjian dengan semua pihak dalam pelaksanaan kompetisi, berdampak hukum dan juga finansial. Jangan sampai PSSI dan LIB merencanakan pelaksanaan kompetisi, sementara yang menanggung risiko hukum dengan pemain dan para pihak lainnya adalah klub,” katanya.
Advertisement