Sri Mulyani Pangkas 15 Pos Belanja Kementerian dan Lembaga di 2026

Berikut daftar komponen yang masuk target efisiensi tahun depan:

1. Alat tulis kantor
2. Acara seremonial
3. Pertemuan, seminar, dan kegiatan sejenis
4. Kajian dan studi analisis
5. Pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis
6. Honorarium output kegiatan dan jasa profesi
7. Percetakan serta suvenir
8. Penyewaan gedung, kendaraan, dan peralatan
9. Lisensi perangkat lunak/aplikasi
10. Jasa konsultan
11. Bantuan pemerintah
12. Pemeliharaan dan perawatan
13. Perjalanan dinas
14. Pengadaan peralatan dan mesin
15. Pembangunan atau perbaikan infrastruktur

PMK tersebut juga memberi peluang bagi K/L (Kementerian Lembaga) untuk mengajukan pembukaan blokir atas anggaran yang sebelumnya terkena efisiensi.

Berdasarkan Pasal 13, langkah ini hanya bisa dilakukan setelah menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menerima arahan langsung dari Presiden.

Setelah mendapat arahan tersebut, usulan akan diajukan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Sri Mulyani, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara, dapat mengizinkan pembukaan blokir untuk beberapa kategori, seperti belanja pegawai, biaya operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, pelayanan publik, kegiatan prioritas Presiden, serta program yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

Jika disetujui, Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk menindaklanjuti pembukaan blokir tersebut.

Selanjutnya, melalui Direktur Anggaran Bidang terkait, K/L yang bersangkutan diminta segera mengajukan revisi anggaran.

Sumber: merdeka.com