Donald Trump Umumkan Bonus Nasional Rp33 Juta per Warga AS, Uang Apa?

Kendati disampaikan dengan nada optimistis, hingga kini belum ada penjelasan terperinci mengenai mekanisme penyaluran dividen tersebut.

Pembagian dana dalam skala besar kemungkinan memerlukan persetujuan Kongres, dan secara fiskal berpotensi menelan biaya hingga ratusan miliar dolar AS.

Pengumuman Trump datang di tengah tekanan politik yang meningkat. Mahkamah Agung baru saja menggelar sidang terkait gugatan atas kewenangan presiden dalam menerapkan tarif tanpa persetujuan Kongres.

Sejumlah hakim, termasuk Ketua Mahkamah Agung, John G. Roberts, tampak ragu dengan penggunaan kewenangan tarif sepihak oleh presiden.

Kondisi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Partai Demokrat mencatat kemenangan dalam sejumlah pemilihan penting di berbagai wilayah AS.

Banyak hakim berpendapat bahwa sesuai Konstitusi, kewenangan menetapkan pajak, bea, dan tarif seharusnya berada di tangan Kongres, bukan presiden.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Trump dikenal menerapkan tarif tinggi terhadap berbagai produk, termasuk yang berasal dari negara seperti India dan Brasil.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Kamis lalu, ia menegaskan bahwa pencabutan tarif akan menghancurkan perekonomian Amerika Serikat.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengaku belum membicarakan secara langsung rencana dividen nasional tersebut dengan presiden.

Dalam wawancara dengan George Stephanopoulos, Minggu lalu, Bessent menyebut bahwa dividen 2.000 dolar AS itu bisa hadir dalam berbagai bentuk dan mekanisme berbeda, tetapi ia tidak memberikan perincian tambahan.

Rencana pembagian uang tunai kepada warga ini masih menimbulkan tanda tanya besar, baik soal sumber dana maupun kelayakan hukumnya, di tengah tekanan politik dan ekonomi yang terus menguji pemerintahan Trump pada periode keduanya.

Sumber: merdeka.com