Bola.com, Jakarta - Pemerintah Inggris menyatakan siap membawa Roman Abramovich ke pengadilan terkait dana hasil penjualan Chelsea pada 2022, menyusul kebuntuan yang tak kunjung terselesaikan.
Abramovich dipaksa menjual Chelsea ke konsorsium Todd Boehly-Clearlake Capital setelah dirinya dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Penjualan klub tersebut pada Mei 2022 menghasilkan dana sebesar 2,5 miliar paun, yang hingga kini masih dibekukan di rekening bank di Inggris.
Saat itu, the Office of Financial Sanctions Implementation (Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan), OFSI, memberikan izin khusus kepada Abramovich untuk menjual klub, tetapi dana tersebut tidak dapat dipindahkan atau digunakan tanpa lisensi tambahan dari OFSI.
Hingga kini, perundingan antara pemerintah Inggris dan pihak Abramovich belum membuahkan kesepakatan, dan hal ini membuat pemerintah merasa "sangat frustrasi".
Pernyataan Bersama Menteri Keuangan dan Luar Negeri
Sejak awal, Inggris telah menegaskan bahwa seluruh hasil penjualan Chelsea harus digunakan untuk tujuan kemanusiaan di Ukraina.
Dalam pernyataan bersama yang baru dirilis, Menteri Keuangan, Rachel Reeves, dan Menteri Luar Negeri, David Lammy, menegaskan:
"Pemerintah bertekad memastikan bahwa hasil penjualan Chelsea Football Club digunakan untuk tujuan kemanusiaan di Ukraina, menyusul invasi ilegal skala penuh oleh Rusia."
"Kami sangat frustrasi karena hingga saat ini belum tercapai kesepakatan dengan Tuan Abramovich."
"Meski pintu negosiasi akan tetap terbuka, kami sepenuhnya siap membawa persoalan ini ke ranah hukum jika diperlukan, demi memastikan bahwa mereka yang menderita di Ukraina dapat segera merasakan manfaat dari dana ini," demikian pernyataan bersama tersebut.
Perbedaan Pendapat
Sumber pemerintah mengatakan kepada Absolute Chelsea bahwa sejak menjabat, Rachel Reeves secara khusus telah mendorong penyelesaian sengketa ini, mengingat kebuntuan yang sudah berlangsung cukup lama.
Sebelumnya, BBC melaporkan bahwa tim hukum Abramovich berkeras agar dana tersebut digunakan untuk semua korban perang di Ukraina, termasuk mereka yang berada di luar wilayah negara itu.
Namun, pemerintah Inggris menolak usulan tersebut dan menegaskan bahwa dana hanya boleh digunakan untuk bantuan kemanusiaan di dalam Ukraina.
Sumber: SI