Pramono Anung: Kemacetan di TB Simatupang Masalah Serius!

Gubernur DKI Pramono Anung mengungkapkan bahwa kemacetan di TB Simatupang seperti mimpi buruk. Pemprov berkomitmen untuk memperkecil area proyek dan menertibkan 'pak ogah'.

BolaCom | Ario YosiaDiterbitkan 20 Agustus 2025, 15:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Bola.com, Jakarta - Pramono Anung, selaku Gubernur DKI Jakarta, secara terbuka mengakui bahwa kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, telah menjadi masalah serius bagi masyarakat. Ia merasakan bahwa kondisi tersebut sudah seperti mimpi buruk yang terus menghantui warga setempat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi lalu lintas, Pramono mengambil inisiatif untuk turun langsung ke lapangan dan memeriksa keadaan di area tersebut. Ia menyadari bahwa kepadatan lalu lintas semakin meningkat, terutama disebabkan oleh proyek galian yang berlangsung di sepanjang jalan.

Advertisement

“Tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba, saya bersama sopir berdua saja. Memang parah. Kondisi lapangannya sangat sulit,” ungkap Pramono dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungw, pada hari Rabu (20/8).

Pramono juga memberikan pendapat mengenai proyek yang sedang berlangsung, di mana ia merasa bahwa beberapa area, seperti bedeng yang ada di tepi jalan, seharusnya dapat diperkecil ukurannya.

Hal ini bertujuan agar lajur kendaraan tidak semakin menyempit dan kemacetan bisa diminimalisir.

 

Jersey Keren BRI Super League Musim Ini yang Bikin Fans Ngiler


Eksistensi Pak Ogah

“Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan, saya tanda tangan,” tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Pramono Anung, dalam pernyataannya di DPRD Jakarta, menekankan pentingnya penanganan terhadap keberadaan “pak ogah” yang sering mengatur lalu lintas secara ilegal di area tersebut.

Ia mendesak agar tindakan penertiban segera dilakukan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Dinas Perhubungan, Satpol PP itu nampak di permukaan. Saya tidak mau di lapangan ada lagi ‘pak ogah-pak ogah’. Enggak boleh ada lagi. Mohon Satpol PP dan sebagainya untuk ditertibkan,” tegasnya.

 

 

 


Tanggung Jawab

Pejalan kaki yang mengenakan masker berjalan di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan arus lalu lintas yang macet di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (15/8/2023). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, sumber pencemaran kualitas udara alias polusi udara Jakarta dan sekitarnya masih didominasi oleh sektor transportasi. (merdeka.com/Arie Basuki)

 Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemacetan yang terjadi di kawasan TB Simatupang.

Ia juga meminta agar pihak terkait memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, termasuk imbauan untuk menggunakan transportasi umum.

“Itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Sejak awal harus disampaikan ke masyarakat, kalau lewat sini pasti macet. Dan kita imbau untuk naik transportasi umum. Itu perlu terus disampaikan,” tutupnya.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pramono Anung (@pramonoanungw) di Instagram.

Berita Terkait