Nikah Siri dan Poligami Jadi Sorotan MUI di KUHP Baru, Tak Seharusnya Kena Pidana

Niam menjelaskan bahwa KUHP baru memuat ketentuan larangan perkawinan bagi seseorang yang memiliki penghalang sah, seperti menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan.

Dalam konteks ini, praktik poliandri, ketika seorang perempuan yang masih berstatus istri menikah dengan laki-laki lain, jelas dapat dipidana karena adanya penghalang sah secara hukum.

Namun, ia menegaskan bahwa logika tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami. Dalam pandangan hukum Islam, keberadaan istri tidak menjadi penghalang sah bagi seorang laki-laki untuk melangsungkan pernikahan.

MUI merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan fikih yang secara tegas membedakan antara penghalang perkawinan yang sah dan yang tidak sah.

MUI juga menegaskan penolakannya terhadap pemidanaan nikah siri. Niam menilai, praktik nikah siri tidak selalu dilandasi niat menyembunyikan status pernikahan. Dalam banyak kasus, hal itu terjadi karena kendala administratif dan keterbatasan akses terhadap dokumen resmi.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan peristiwa keperdataan. Karena itu, persoalan yang muncul seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan dengan pendekatan pidana.

MUI menilai, memidanakan peristiwa yang esensinya bersifat perdata merupakan kekeliruan yang perlu diluruskan dalam regulasi.

Terkait Pasal 402 KUHP, yang mengatur pemidanaan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui adanya penghalang sah, Niam menyebut ketentuan tersebut sejatinya sudah jelas karena dibatasi oleh frasa "penghalang yang sah".

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, MUI berpandangan bahwa nikah siri yang memenuhi syarat dan rukun tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pemidanaan.

Pemidanaan nikah siri dengan menafsirkan Pasal 402 secara luas dinilai sebagai tafsir yang sembrono dan tidak sejalan dengan prinsip hukum. Bahkan, jika dipaksakan, hal itu berpotensi bertentangan dengan hukum Islam.

MUI menekankan pentingnya pengawasan dalam penerapan KUHP baru agar penegakan hukum benar-benar berorientasi pada keadilan, ketertiban umum, dan kemaslahatan masyarakat.

Sumber: merdeka.com