Bola.com, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan sistem digital.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan kebijakan ini berpotensi menekan angka kemiskinan secara signifikan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang miskin). Ini akan menjadi pengurangan yang sangat signifikan bila berjalan sesuai rencana," ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26-8-2025).
Sebagai tahap awal, digitalisasi bansos akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025, sebelum diperluas ke wilayah lain.
Program ini menjadi satu di antara agenda utama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama digitalisasi perizinan usaha dan penguatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Penyaluran Lebih Tepat dan Transparan
Melalui sistem baru ini, pemerintah ingin memastikan bantuan tepat sasaran dengan menekan tingkat kesalahan penerima (inclusion error) maupun penerima yang terlewat (exclusion error).
Digitalisasi juga diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas secara mandiri melalui aplikasi.
Di sisi backend, sistem akan menghubungkan data dari berbagai lembaga, mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat.
Tantangan Data Kemiskinan
Kendati optimistis, proyeksi DEN tersebut lebih tinggi dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 yang mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 23,85 juta orang.
Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, menegaskan estimasi pengurangan 34 juta orang miskin bisa terwujud dengan dua syarat.
Pertama, target pertumbuhan ekonomi nasional tercapai secara konsisten. Kedua, program pemerintah yang pro-miskin, termasuk digitalisasi bansos, berjalan efektif.
Namun, Arief mengingatkan, proyeksi tersebut juga dipengaruhi metode pengukuran kemiskinan. Pasalnya, standar yang digunakan BPS disebut sudah tidak diperbarui selama 27 tahun.
"Kalau metode yang dipakai tetap yang lama, yang sebenarnya sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan kemungkinan hanya sekitar dua jutaan," jelasnya.
Sumber: merdeka.com