602.000 Warga Jakarta Terjerat Judi Online, 5.000 Penerima Bansos Terlibat

Rano menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan deteksi terhadap pelaku judi online. Dari penelusuran tersebut, sekitar 5.000 warga yang terlibat diduga merupakan penerima bantuan sosial, seperti KJP dan KJMU.

Untuk itu, Pemprov Jakarta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Tujuannya untuk meningkatkan edukasi masyarakat agar menjauhi judi online, khususnya penerima bansos, sehingga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

"Kami harus memastikan bansos seperti KJP, KJMU, dan BPJS benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk judi online," tegas Rano.

Sementara itu, Plt Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana, menekankan bahwa judi online bukan sekadar permainan, tetapi jebakan digital yang dapat merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.

"Data kami menunjukkan hampir 98 persen pelaku judi online adalah laki-laki, dengan rentang usia 28-50 tahun. Ini bukan permainan, tapi perangkap yang betul-betul menyengsarakan," ujar Asep.

Asep menambahkan, Kejaksaan Agung tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi bagi mereka yang terjerat judi online.

"Dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kami mendorong pendekatan yang lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus kembali," ucapnya.

Sumber: merdeka.com