Bola.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan meskipun diiringi berbagai kontroversi. Kementerian Keuangan pun merilis data tentang anggaran yang sudah terserap untuk program tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk mendanai program MBG hingga 8 September 2025. Realisasi itu setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.
"Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa dikutip dari Antara, Selasa (23/9/2025).
Penerima Terbesar di Pulau Jawa
Ia menambahkan alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.
Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang, Sumatra 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
Kans Alihkan Anggaran MBG
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan mengalihkan anggaran MBG apabila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.
"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kami sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).
Ia menegaskan, meski presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.
"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya.
Sumber: Merdeka