Bola.com, Jakarta - Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul merebaknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Minggu (28-9-2025).
Zulkifli menegaskan evaluasi akan difokuskan pada kedisiplinan, kualitas layanan, hingga kompetensi juru masak di tiap satuan.
Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada lokasi yang tercatat mengalami kasus keracunan, melainkan berlaku untuk seluruh SPPG yang ada.
"Seluruh alat makan diwajibkan disterilisasi, sanitasi harus diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah," tambahnya.
Komentar Prabowo
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk melaporkan perkembangan program MBG. Pertemuan itu digelar tak lama setelah Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari.
"Saya baru (pulang) dari luar negeri tujuh hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dan beberapa pejabat, kami diskusikan," kata Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (27-9-2025).
Prabowo menyebut kasus keracunan dalam program MBG sebagai persoalan besar. Meski demikian, ia yakin masalah tersebut dapat diatasi dengan langkah perbaikan menyeluruh.
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya yakin kita akan selesaikan dengan baik," ucapnya.
Prabowo juga mengingatkan agar kasus ini tidak dijadikan alat politik. Menurutnya, tujuan utama program MBG adalah memastikan anak-anak Indonesia, terutama yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi, tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya.
"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita makan lumayan, tapi mereka hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi," kata Prabowo.
Data dan Evaluasi SPPG
Dadan Hindayana menyampaikan hingga kini terdapat 9.615 SPPG yang beroperasi dan melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.
Ia juga memaparkan data kejadian luar biasa (KLB) selama pelaksanaan MBG. Dalam periode 6 Januari–31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus. Sementara pada 1 Agustus–27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 unit dengan 47 kasus.
"Data menunjukkan kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," jelas Dadan.
Ia menambahkan, faktor pemicu keracunan antara lain kualitas bahan baku yang kurang baik, kondisi air yang tidak layak, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sumber: merdeka.com