Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Beberkan Alasan Dana Transfer ke Daerah Dipotong, karena Banyak Penyelewengan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemerintah memotong dana transfer ke daerah.

BolaCom | Yus Mei SawitriDiterbitkan 02 Oktober 2025, 21:20 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (merdeka.com/Arie Basuki)

Bola.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemerintah memotong dana transfer ke daerah. Menurut Menkeu, pemotongan harus dilakukan karena banyak terjadi penyelewengan. 

Ia menyebut masih banyak kasus anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah.

Advertisement

"Kenapa dipotong? alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan," kata Menkeu Purbaya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

"Artinya, enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul," ujarnya.

Pemotongan TKD terebut menegaskan kekhawatiran pemerintah pusat terhadap efektivitas belanja daerah. Anggaran besar yang disalurkan ternyata tidak sepenuhnya memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

 


Alokasi untuk Program Daerah Malah Naik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Dengan latar belakang itu, pemerintah memutuskan memperketat mekanisme transfer sekaligus meningkatkan kontrol terhadap penggunaan anggaran di daerah.

"Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," jelasnya.

Menkeu Purbaya menjelaskan meski dana transfer turun hingga Rp200 triliun, secara keseluruhan alokasi untuk program daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Menurutnya, langkah ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan mengalihkan dana agar lebih efektif.

"Jadi, kan di transfernya kan turun Rp200 triliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp 900 triliun ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak," ujarnya.

Namun, ia juga menekankan pemerintah daerah harus memperbaiki cara menyerap dan mengelola anggaran. Ia mengingatkan agar daerah tidak sekadar menjalankan program tanpa pengawasan yang ketat.

 

 


Peluang Penambahan TKD

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Selain melakukan pengetatan, Purbaya juga membuka peluang menambah anggaran jika daerah mampu membuktikan tata kelola yang lebih baik.

Dalam APBN 2026, menurutnya, sudah menyiapkan tambahan Rp43 triliun yang bisa dialokasikan lebih besar kepada daerah dengan kinerja anggaran yang transparan.

"Makanya untuk tahun 2026 nanti, itu kan tadinya APBN-nya berapa. Kami tambah lagi dengan Rp43 triliun. Saya pikir untuk antara sudah cukup itu. Nanti kita lihat kedepan seperti apa," pungkasnya. 

Sumber: Merdeka

Berita Terkait