Bola.com, Jakarta - Pemerintah memberikan kabar gembira bagi jutaan keluarga di tanah air. Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan dimulai pada Senin (20-102-2025) hari ini.
Program ini menargetkan 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Setiap KPM berhak menerima bantuan sebesar Rp900.000, yang merupakan gabungan dana untuk tiga bulan sekaligus.
Dengan perincian Rp300.000 per bulan, BLTS ini mencakup periode Oktober, November, dan Desember. Pemerintah berharap bantuan ini dapat segera meringankan kebutuhan masyarakat.
Penyaluran BLTS dilakukan serentak melalui jaringan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ekonomi rakyat di tengah kondisi yang dinamis.
Mekanisme Penyaluran dan Tujuan BLTS
Seskab Teddy menjelaskan bahwa proses pencairan BLTS telah dipersiapkan secara matang.
"Jadi, dalam tiga bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi, intinya, setiap bulan mereka menerima Rp300.000. Mulai hari Senin, sekali ambil langsung dapat Rp900.000," kata Teddy saat ditemui di Tangerang, Minggu.
BLTS dirancang sebagai upaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Program ini resmi diluncurkan pada Jumat (17-10-2025) oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, menandai kesiapan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.
Koordinasi intensif telah dilakukan untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar.
"Pak Mensos sudah langsung menghubungi bank-bank Himbara dan kantor Pos, jadi bisa dipastikan mulai Senin, dan seterusnya, BLT sudah dapat diterima masyarakat, sesuai harapan Bapak Presiden," imbuh Seskab Teddy.
Anggaran dan Komitmen Pemerintah
Total anggaran yang disiapkan untuk BLTS mencapai lebih dari Rp30 triliun, yang akan disalurkan ke 35,04 juta KPM. Teddy menyebut dana ini berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto awal tahun ini.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kelompok rentan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Saifullah Yusuf juga menyoroti kenaikan signifikan dalam pagu anggaran bantuan sosial.
"Pagu anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun untuk 20 juta KPM. Di era Bapak Presiden Prabowo, angka ini naik menjadi lebih dari Rp110 triliun, mungkin terbesar dalam sejarah," katanya.
Kenaikan tersebut menunjukkan prioritas pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan sosial dan memastikan lebih banyak masyarakat miskin menerima manfaat.
Sumber: merdeka.com