Bola.com, Jakarta - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, baru-baru ini menajamkan strategi penempatan pekerja migran di Yunani.
Langkah ini dilakukan melalui pertemuan dengan sejumlah agensi di negara tersebut, Jumat (28-11-2025), dengan tujuan memanfaatkan peluang pasar kerja yang sedang berkembang pesat.
Dalam diskusi tersebut, Christina Aryani aktif menggali informasi terkait regulasi yang berlaku di Yunani serta memetakan sektor-sektor potensial untuk tenaga kerja Indonesia.
Inisiatif ini bertujuan agar proses penempatan berjalan transparan sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi PMI.
Pertemuan dengan agensi lokal dianggap krusial untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja di Yunani. Semua pihak sepakat bahwa Indonesia perlu segera mengambil peluang ini.
Fokus utama adalah membangun kerangka kerja yang adil bagi pekerja dan pemberi kerja.
Sektor Potensial dan Peluang Pasar
Pertumbuhan pasar tenaga kerja di Yunani membuka kesempatan besar bagi pekerja migran asal Indonesia. Christina menekankan bahwa Indonesia harus segera memanfaatkan momentum ini.
Dialog langsung dengan agensi menjadi kunci untuk memahami kebutuhan dan dinamika pasar secara mendalam.
Hasil pertemuan menunjukkan beberapa agensi memiliki spesialisasi di sektor tertentu, termasuk maritim, yang menjadi bidang penting bagi penempatan pekerja Indonesia. Selain itu, sektor hospitality, seperti hotel dan restoran, muncul sebagai peluang potensial bagi PMI.
Christina menekankan bahwa pemetaan sektor ini penting agar penempatan pekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
Strategi ini akan membuat penempatan lebih efektif sekaligus meningkatkan daya saing pekerja Indonesia di tingkat internasional.
Tantangan dan Strategi Penanganan
Kendati pekerja migran Indonesia memiliki reputasi baik di mata pemberi kerja Yunani, terdapat isu serius yang perlu diantisipasi, yakni fenomena "kaburan" atau "job hopping", yakni pekerja berpindah negara atau pekerjaan tanpa prosedur resmi.
Christina menjelaskan, praktik ini dipandang negatif oleh pemerintah dan pemberi kerja Yunani.
"Yang perlu diwaspadai adalah fenomena kaburan atau job hopping. Ada pekerja yang berangkat ke satu negara, biasanya Eropa Timur, lalu pindah ke negara Eropa Barat," ujarnya.
Agensi lokal meminta Indonesia memastikan pekerja yang ditempatkan tidak melakukan praktik ini.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia akan memperketat seleksi dan memberikan edukasi lebih mendalam. Hal ini untuk memastikan pekerja memahami konsekuensi tindakan mereka sehingga citra positif PMI tetap terjaga.
Transparansi Biaya
Selain isu perilaku kerja, pertemuan membahas struktur biaya penempatan pekerja migran secara terperinci, termasuk semua biaya yang muncul selama proses penempatan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang adil bagi pekerja maupun pemberi kerja.
Mekanisme penerbitan izin kerja (working permit) dan durasinya juga menjadi fokus pembahasan. Pihak terkait berupaya menyederhanakan proses agar lebih efisien dan transparan.
Selain itu, kewajiban pembukaan rekening bank bagi pekerja migran dibahas untuk memastikan kemudahan akses ke layanan finansial.
Christina menegaskan, transparansi adalah prinsip utama dalam setiap tahap penempatan.
"Prinsipnya, kami ingin memastikan penempatan pekerja migran di Yunani berlangsung transparan, terukur, dan memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia," ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak PMI.
Sumber: merdeka.com