Bola.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sepanjang 2025 telah melakukan 30.451 penindakan dengan total nilai barang mencapai Rp8,8 triliun.
Penindakan ini tersebar di berbagai sektor, dari impor, ekspor, fasilitas kepabeanan, hingga cukai.
"Perinciannya, 9.492 penindakan impor, 424 penindakan ekspor, 404 penindakan fasilitas kepabeanan, dan 20.131 penindakan di bidang cukai," ujar Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Selasa (30-12-2025).
Dari penindakan tersebut, nilai barang hasil impor mencapai Rp6,5 triliun, ekspor Rp281 miliar, dan fasilitas kepabeanan Rp154 miliar.
Satu di antara penindakan yang menonjol terjadi di Jambi pada Agustus lalu. Dua kapal diamankan karena muatan tidak sesuai dokumen manifest.
"Bea Cukai bersama Tim Gabungan mengamankan 10.000 koli barang ilegal berupa tekstil dan produk tekstil, ballpress pakaian bekas, serta barang lainnya, dengan perkiraan nilai lebih dari Rp30 miliar," ungkap Nirwala.
Penindakan Rokok Ilegal Catat Rekor
Di bidang cukai, DJBC berhasil menindak sekitar 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun 2025, menorehkan rekor tertinggi sepanjang sejarah lembaga.
Beberapa penindakan besar antara lain:
- 23 juta batang rokok ilegal di Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Juli 2025.
- 1 kontainer berisi 400 karton air mineral yang diklaim rokok di Terminal Peti Kemas Tanjung Perak, Surabaya.
- 20 juta batang rokok ilegal oleh Bea Cukai Pontianak pada 9 Desember 2025.
- 11 juta batang rokok ilegal oleh Bea Cukai Atambua pada 10 Desember 2025.
"Rangkaian penindakan ini menunjukkan fokus kami dalam memberantas peredaran rokok ilegal, termasuk di wilayah perbatasan," kata Nirwala.
Dominasi Tembakau Ilegal
Secara komoditas, tembakau ilegal mendominasi dengan porsi 63,9%, diikuti minuman mengandung etil alkohol 6,75 persen, tekstil 2,72 persen, mesin 2,24 persen, serta besi dan baja 2,12 persen.
Nirwala menekankan, tingginya penindakan rokok ilegal mencerminkan efektivitas pengawasan cukai yang makin terarah.
Dibandingkan 2024, penindakan 2025 mengalami penurunan. Jumlah penindakan turun dari 37.264 menjadi 30.451 (18,2 persen), sementara nilai barang hasil penindakan berkurang dari Rp9,66 triliun menjadi Rp8,89 triliun (7,9 persen).
"Fluktuasi ini merupakan bagian dari siklus pengawasan dan tidak mengurangi komitmen kami menjaga konsistensi penindakan," ucap Nirwala.
Sumber: merdeka.com