Bola.com, Jakarta - FIFA akhirnya mengambil sikap tegas terkait Peace Award yang menuai kontroversi setelah penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjelang drawing Piala Dunia 2026, Desember lalu.
Keputusan itu menegaskan bahwa FIFA tidak berniat menarik kembali penghargaan tersebut, meski kritik dan polemik terus bermunculan.
Sejak Amerika Serikat ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, sosok Trump memang tak pernah jauh dari sorotan. Namun, keterlibatannya kerap memicu kontroversi.
Trump berulang kali mengancam akan mencabut hak tuan rumah dari kota-kota yang dianggap tidak aman oleh pemerintahannya.
Dalam sejumlah pertemuan persiapan turnamen, kebijakan-kebijakan sensitif juga ikut disinggung, termasuk pernyataan bahwa mereka yang masuk daftar larangan perjalanan ke AS berpotensi mengalami kesulitan untuk menghadiri Piala Dunia.
Kebingungan Luas
Di tengah situasi tersebut, Presiden FIFA, Gianni Infantino, justru memberikan pujian kepada Trump.
Ia bahkan menegaskan bahwa "dunia dipersilakan datang ke Amerika", sebuah pernyataan yang dinilai kontras dengan berbagai kebijakan ketat pemerintahan AS.
Penganugerahan Peace Award kepada Trump pun memicu kebingungan luas. Banyak pihak menilainya sebagai langkah menjilat, mengingat rekam jejak kebijakan luar negeri Trump.
Kritik makin menguat setelah, pasca menerima penghargaan tersebut, Trump memerintahkan serangan udara ke Venezuela dan penculikan diktator negara itu, Nicolas Maduro.
Namun, harapan agar FIFA mencabut penghargaan tersebut ternyata tidak terwujud.
FIFA Pertahankan Penghargaan
Gianni Infantino selama ini kerap dipersepsikan sebagai sosok yang selalu mengamini langkah Trump. Dalam konteks itu, Peace Award yang disusun secara tergesa-gesa dinilai banyak pihak memang dirancang untuk menyenangkan Trump.
Penilaian itu seolah terkonfirmasi setelah laporan Daily Mail mengungkap bahwa FIFA sama sekali tidak memiliki rencana untuk menarik atau membatalkan penghargaan yang telah diberikan kepada Trump.
Lebih jauh, laporan tersebut menyebutkan bahwa FIFA bahkan berencana memberikan Peace Award kepada penerima kedua pada 2026. Hal ini berarti, penghargaan ini akan dipertahankan dan dijadikan agenda tahunan, sejajar penghargaan lain dalam sepak bola modern.
Hal ini memunculkan spekulasi: apakah Trump berpeluang kembali menerima penghargaan itu untuk kedua kalinya, ataukah nama baru akan ditambahkan dalam daftar penerima.
Untuk saat ini, kandidat potensial bagi penghargaan yang terbilang unik tersebut memang tidak banyak.
Namun, Planet Football sempat melempar sejumlah nama alternatif, termasuk Eric Cantona, yang dikenal memiliki pandangan sosialis dan berada di spektrum politik yang bertolak belakang dengan Trump.
Dengan nada berseloroh, mereka juga menyebut figur-figur lain seperti Thogden, Cristiano Ronaldo, bahkan Gianni Infantino sendiri, sembari mencoba menebak arah pemikiran pengambil keputusan tertinggi di FIFA.
Desakan Agar AS Dicoret dari Piala Dunia 2026
Kontroversi tidak berhenti di situ. Daily Star melaporkan bahwa lebih dari 20 anggota parlemen Inggris mendesak agar Amerika Serikat dikeluarkan dari Piala Dunia 2026. Desakan ini muncul menyusul dugaan pelanggaran hukum internasional oleh pemerintahan Trump.
Kelompok lintas partai tersebut meminta FIFA mempertimbangkan sanksi terhadap AS atas tindakannya di Venezuela serta apa yang mereka sebut sebagai ancaman terselubung dan terang-terangan Trump terhadap Kolombia, Kuba, dan Denmark.
Hubungan internasional makin panas setelah Gedung Putih mengisyaratkan kemungkinan upaya mengambil alih Greenland, wilayah yang berada di bawah kedaulatan Denmark.
Trump juga memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk "mengawasi pantatnya", sebuah pernyataan yang menyiratkan bahwa Petro bisa mengalami nasib serupa dengan Maduro.
Dalam mosi yang diajukan, para anggota parlemen menilai tindakan Trump merusak tatanan internasional berbasis aturan dan menegaskan bahwa ajang olahraga tidak seharusnya digunakan untuk melegitimasi atau menormalisasi pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara kuat.
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa Gedung Putih bertanggung jawab untuk memberikan dasar hukum atas operasi militer di Venezuela. Namun, London juga menegaskan sikapnya yang mendukung Denmark terkait potensi upaya aneksasi wilayahnya.
Sumber: Give Me Sport