Bola.com, Jakarta - Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ternyata menyimpan persoalan besar di luar lapangan.
Sebanyak 30 dari total 48 negara peserta kini menghadapi potensi kerugian finansial akibat kebijakan pajak yang belum sepenuhnya disepakati oleh FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino.
Dari seluruh negara yang lolos, hanya 18 yang memiliki perjanjian pajak berganda (Double Taxation Agreement/DTA) dengan Amerika Serikat.
Negara-negara ini terbebas dari sebagian beban pajak, sementara 30 negara lainnya harus membayar pajak federal hingga pajak negara bagian dan kota atas penghasilan mereka selama turnamen berlangsung.
Ketimpangan ini membuat negara-negara tanpa perjanjian harus mengeluarkan biaya lebih besar dibanding peserta lain.
Dampak paling besar dirasakan oleh negara-negara kecil dan debutan seperti Curacao dan Tanjung Verde.
Bagi mereka, pendapatan dari ajang sebesar Piala Dunia seharusnya menjadi peluang besar untuk mengembangkan sepak bola nasional. Namun, beban pajak yang tinggi justru mengurangi manfaat finansial yang bisa didapatkan.
Pajak untuk Individu
Selain itu, aturan pajak Amerika Serikat juga tetap berlaku bagi individu, termasuk pemain dan pelatih. Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, misalnya, harus membayar pajak di dua negara sekaligus, yakni Brasil dan Amerika Serikat.
Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel hanya dikenakan pajak di negaranya sendiri. Dengan tarif pajak yang bisa mencapai 37%, kondisi ini menjadi tantangan tambahan bagi banyak tim.
Di sisi lain, dua tuan rumah lainnya, yakni Kanada dan Meksiko, telah memberikan pembebasan pajak kepada semua federasi peserta. Hal ini membuat tim yang bermain di kedua negara tersebut memiliki beban finansial lebih ringan dibandingkan saat bertanding di Amerika Serikat.
Potensi Ketimpangan
Hingga kini, FIFA belum memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut, meski dikabarkan tengah berupaya membantu asosiasi sepak bola dari berbagai negara dalam menghadapi persoalan pajak.
Jika tidak segera ditemukan solusi, kebijakan ini berpotensi menciptakan ketimpangan besar antar peserta Piala Dunia FIFA 2026, di mana negara besar semakin diuntungkan sementara negara kecil harus menanggung beban lebih berat bahkan sebelum kompetisi dimulai.
Sumber: Givemesport