Wacana Bitcoin Jadi Aset Cadangan Nasional, Pelaku Usaha: Perlu Kajian Mendalam

Isu ini kembali mencuat setelah komunitas Bitcoin Indonesia diundang ke kantor Wakil Presiden RI.

Undangan tersebut memicu dugaan publik bahwa pemerintah mulai mempertimbangkan integrasi aset digital ke dalam cadangan strategis negara.

Meski begitu, belum ada tanda-tanda kebijakan resmi menuju ke arah itu.

Tren serupa sudah lebih dulu terjadi di beberapa negara, satu di antaranya El Salvador, yang secara terbuka mengadopsi Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang.

Antony mengapresiasi klarifikasi komunitas Bitcoin Indonesia yang menegaskan bahwa pertemuan di kantor Wapres masih bersifat eksploratif dan berada pada tahap awal.

"Ini penting supaya publik tidak salah paham. Pembahasan ini masih sebatas konsep, belum ada keputusan pemerintah sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk spekulasi investasi," jelasnya.

Pihaknya berharap wacana ini tidak berhenti di meja diskusi, tetapi ditindaklanjuti dengan dialog terbuka berbasis kajian akademis dan strategi ekonomi nasional.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia hingga pertengahan 2025 sudah mencapai Rp224,11 triliun, dengan jumlah pengguna tembus 15,85 juta orang.

Menurut Antony, angka tersebut menunjukkan perkembangan adopsi aset digital yang pesat.

"Kami melihat, ke depan aset digital tidak hanya menjadi instrumen investasi masyarakat, tapi juga bisa berperan strategis dalam kebijakan fiskal negara. Namun, semua itu harus dikaji secara komprehensif dan inklusif," tegasnya.

Sumber: merdeka.com