Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tunda Penerapan Pajak Pedagang E-Commerce, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan pemungutan pajak terhadap pedagang online di platform seperti Shopee dan Tokopedia bukanlah suatu kewajiban baru. Kebijakan ini merupakan langkah untuk menata sistem perpajakan digital agar lebih teratur dan rapi.

Menurut Sri Mulyani, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah administrasi dan memperjelas posisi perpajakan bagi pelaku usaha digital. Di tengah pesatnya perkembangan ekosistem ekonomi digital, pemerintah merasa perlu untuk memperbarui sistem perpajakan agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pihak pemungut PPh Pasal 22. Kebijakan ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usahadaring, tanpa menambah kewajiban baru," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, pada 29 Juli 2025. 

Dasar hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 14 Juli 2025. Dalam peraturan tersebut, marketplace diharuskan bertindak sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan oleh pedagang yang memenuhi syarat tertentu.

Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai perantara dalam jual-beli, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Sri Mulyani menegaskan penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap dan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemerintah berupaya untuk membuat sistem perpajakan lebih inklusif, mudah diimplementasikan, dan selaras dengan perkembangan digital yang ada saat ini.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, dinyatakan para pedagang dengan omzet tahunan melebihi Rp500 juta akan dikenakan pajak sebesar 0,5 persen dari total transaksi kotor mereka.

Besaran pajak tersebut dihitung berdasarkan total penjualan sebelum adanya potongan harga atau diskon. Ketentuan ini hanya berlaku bagi pedagang yang telah melaporkan peredaran bruto mereka kepada platform tempat mereka berjualan.

Para pedagang diwajibkan untuk mengirimkan surat pernyataan mengenai omzet tahunan mereka kepada marketplace. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) akan dilakukan oleh penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) dari regulasi yang sama. 

Sumber: Merdeka