DPR Dorong OIKN Buktikan Progres Nyata usai IKN Disebut Kota Hantu oleh Media Asing

Khozin berharap sebutan "kota hantu" bisa menjadi pemicu bagi OIKN untuk memperbaiki kinerja, terutama dalam tata kelola komunikasi publik.

Menurut legislator PKB itu, persoalan komunikasi publik selama ini kerap menjadi titik lemah OIKN.

Khozin juga menyinggung Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang menegaskan arah pembangunan nasional, termasuk percepatan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

"Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN," katanya.

Khozin menekankan, perbaikan kinerja IKN harus dibarengi strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Sebab, citra negatif media asing berpotensi memengaruhi persepsi investor dan masyarakat internasional.

"Ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing. Image yang baik harus terus dijaga, tentunya berbasis kondisi real di lapangan. Salah satu caranya adalah memperbaiki pola komunikasi publik," jelasnya.

Meski begitu, Khozin optimistis terhadap masa depan IKN. Ia menegaskan, dasar hukum dan dukungan anggaran yang kuat menjadi bukti bahwa IKN bukanlah "kota mati".

"UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan, bukan kota hantu," ucapnya.

Sumber: merdeka.com