LSF di Era Digital: dari Gunting Manual hingga Kecerdasan Buatan dalam Menyaring Konten

Bola.com, Jakarta - Di sebuah studio sensor yang pencahayaannya sengaja diredupkan, enam anggota Lembaga Sensor Film (LSF) tampak fokus menatap layar lebar. Mereka menelaah satu per satu adegan dari film baru sebelum tayangan tersebut beredar di masyarakat.

Aktivitas rutin ini menjadi bagian penting dalam memastikan isi tayangan sesuai norma dan klasifikasi usia penonton.

Setiap harinya, LSF menerima sekitar 200 hingga 300 materi tayangan untuk diseleksi. Materi-materi itu dibagi secara acak ke lima studio, tempat para penyensor bekerja menilai dan mengklasifikasikan setiap adegan.

Dari pukul sembilan pagi hingga empat sore, mereka memeriksa beragam jenis karya, dari film bioskop, serial televisi, hingga konten digital dan iklan.

"Total saat ini ada 103 orang di LSF, terdiri atas 17 anggota dan 33 tenaga sensor yang bertugas di studio," jelas Naswardi, Ketua LSF periode 2024–2028.

Sistem kerja LSF kini telah jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Sejak 2014, lembaga ini sepenuhnya meninggalkan metode lama berbasis pita seluloid dan beralih ke sistem digital.

Peralihan itu menandai era baru dalam mekanisme penyensoran film di Indonesia.

Pada masa sebelumnya, penyensoran dilakukan secara harfiah, memotong langsung bagian film yang dinilai tidak pantas.

"Materinya masih berupa seluloid, jadi kalau ada bagian yang tidak layak, dipotong dan disambung lagi pakai solatip. Kalau di bioskop tiba-tiba layar menggelap, itu tandanya film tersebut disensor," kata Naswardi kepada ANTARA.

Kini, prosesnya lebih modern. LSF tidak lagi melakukan pemotongan langsung, melainkan memberi catatan dan rekomendasi kepada produser agar menyesuaikan adegan, dialog, atau tema dengan klasifikasi usia yang diajukan.

Jika ditemukan bagian yang tidak sesuai, produser diminta memperhalus bahasa, memperjauh pengambilan gambar, atau mengedit adegan tertentu.

"Yang memotong, mem-blur, atau mengubah bukan kami, tapi pihak produser. Kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan tema, dialog, dan adegan," jelas Naswardi.

Berdasarkan data LSF, sepanjang 2024 terdapat 42.339 judul tayangan yang disensor, dan lebih dari 39.000 di antaranya dinyatakan lulus hingga Oktober 2025.

Kendati sudah bertransformasi ke sistem digital, LSF kini dihadapkan pada tantangan baru: derasnya arus konten daring dari platform Over The Top (OTT) dan video on demand.

Perkembangan pesat media streaming membuat publik makin mudah mengakses berbagai tayangan, termasuk yang belum tentu sesuai usia penonton atau mengandung unsur kekerasan dan SARA.

Masalahnya, tayangan berbasis jaringan internet seperti OTT dan media sosial belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perfilman. Akibatnya, pengawasan terhadap konten digital masih bergantung pada kebijakan masing-masing penyedia layanan, terutama yang berbasis di Indonesia.

Meski begitu, LSF tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang juga menjadi bagian dari keanggotaan lembaga tersebut.

"Sekitar lima persen dari total materi yang kami sensor berasal dari platform OTT. Dengan revisi UU Perfilman yang sudah masuk Prolegnas, kami berharap dasar hukum untuk pengawasan konten digital bisa lebih kuat," ungkap Naswardi.

Meningkatnya volume konten digital membuat beban kerja LSF melonjak signifikan. Untuk mengantisipasi hal itu, lembaga ini mulai menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) guna menyusun studi kelayakan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam proses penyensoran.

Teknologi AI diharapkan mampu membantu tim sensor membaca elemen-elemen film, dari dialog, adegan, hingga konteks narasi, dengan cepat dan akurat.

"Kami bekerja sama dengan ITB untuk melihat potensi pemanfaatan AI dalam penyensoran, karena teknologi yang ada saat ini masih cukup terbatas," kata Naswardi.

Langkah ini menjadi upaya antisipatif jika nantinya revisi Undang-Undang Perfilman memperluas kewenangan LSF untuk menilai semua jenis tayangan, termasuk konten digital dari media sosial dan platform streaming.

Selain itu, peningkatan aktivitas festival film di Indonesia turut menambah volume kerja, dengan tercatat 765 film dari 25 negara diputar hingga September 2025, tujuh di antaranya tidak dapat ditayangkan karena bertentangan dengan nilai dasar bangsa.

Sebagai langkah pendukung, LSF juga menggalakkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri agar lebih selektif dalam memilih serta memproduksi tayangan yang sesuai klasifikasi usia dan nilai budaya bangsa.

Melalui program ini, LSF berharap budaya sensor mandiri dapat tumbuh di tengah masyarakat, bukan semata sebagai bentuk pengawasan, melainkan juga sebagai upaya literasi publik agar penonton Indonesia semakin bijak dalam menikmati tontonan di era digital.

Sumber: merdeka.com