Jakarta - Tuntutan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) selepas lengsernya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI dinilai belum bisa menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di PSSI atau sepak bola nasional. Soalnya, PSSI saat ini masih fokus untuk membenahi tata kelola sepak bola nasional setelah ‘badai’ pengaturan skor.
PSSI fokus melanjutkan program-program kerja 2019 sesuai dengan hasil keputusan Kongres Tahunan PSSI di Bali, awal Januari ini. Justru, KLB bakal menghambat sinergi antara antara Tim Satgas Pengaturan Skor Polri dan PSSI.
PSSI menilai, KLB bukan solusi untuk mengatasi fenomena manipulasi pertandingan di semua level kompetisi. "Isu dorongan KLB tidak bermutu. KLB malah merusak konsentrasi kami dan satgas memerangi pengaturan skor," kata Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, Amir Burhanuddin kepada wartawan, Selasa,(29/1/2019).
Amir melanjutkan, KLB tidak masuk dalam agenda dan program kerja PSSI di 2019.
"Salah satu program kami membangun sinergi antara PSSI dengan satgas. Biarkan periode ini bekerja memberantas pengaturan skor sampai 8 bulan depan, bukan dengan KLB," ujarnya.
Seruan Pihak Luar
Seruan agar KLB berhembus dari Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN). Menurut KPSN, KLB menjadi jalan keluar untuk menyapu bersih otak pelaku match fixing di lingkaran PSSI.
Menanggapi permintaan KPSN ini, Amir tegas menolak. Terlebih, KPSN itu kelompok di luar PSSI.
"KPSN itu apa, kok desak-desak segala. Biarkan saja, kalau kelompok mereka ingin menggelar KLB dengan organisasi sendiri. Kami (PSSI) tidak memiliki urusan dengan KPSN," kata Amir.
Dorongan KLB sempat terlontar dari pentolan tokoh sepakbola nasional Umuh Muchtar. Manajer tim papan atas Persib Bandung ini terang-terangan mendorong KLB pada Kongres Tahunan di Bali, awal Januari lalu.
"Ya, nanti tunggu dulu. Nanti saya harus bicara sama kawan-kawan semua," kata Umuh mengenai kemungkinan mengkordinir KLB," ujar Umuh.