Bola.com, Jakarta - Sebuah riset terbaru mengungkap fakta mengejutkan: masyarakat berpenghasilan rendah ternyata menanggung beban pajak dalam persentase penghasilan yang lebih besar ketimbang kelompok orang super kaya.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), mengungkap berbagai cara yang digunakan oleh orang sangat kaya di Indonesia untuk menghindari pajak.
Menurut Media, kelompok super kaya ini memiliki ruang leluasa dalam mengelola pajak mereka, dari capital gain yang belum direalisasi hingga aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.
"Super kaya di sini bukan sekadar mereka yang mendapat Rp40 juta atau Rp100 juta per bulan, melainkan mereka yang mampu meraup puluhan miliar rupiah tiap bulan," jelas Media dalam acara peluncuran riset Celios berjudul 'Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang' di Jakarta, Selasa (12-8-2025).
Kontribusi Pajak Orang Kaya
Menurut Media, sistem pajak Indonesia saat ini belum mampu mengawasi semua sumber penghasilan tersebut secara efektif, terutama capital gain yang belum terealisasi.
Dia mencontohkan pernyataan dari miliarder Warren Buffett, yang pernah mempertanyakan kenapa orang super kaya tidak membayar pajak dalam persentase yang signifikan.
Buffett juga menyebut bahwa para orang kaya tersebut sering kali kesulitan melaporkan pendapatan sebenarnya karena kompleksitas perputaran uang mereka.
Kondisi ini menyebabkan kontribusi pajak dari kelompok kaya melenceng jauh dari proporsi kekayaan yang mereka miliki.
Akibatnya, beban pajak justru banyak ditanggung oleh kelompok menengah ke bawah.
Skema Tax Haven dan Perusahaan Cangkang
Media juga menjelaskan satu di antara trik yang umum dipakai oleh orang super kaya, yaitu menggunakan negara-negara dengan kebijakan pajak sangat rendah atau nol, yang dikenal sebagai tax haven.
Mereka mendirikan perusahaan cangkang (shell company) di luar negeri dan melakukan transaksi bisnis atas nama perusahaan tersebut.
Dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh diklaim di negara tax haven sehingga pajak yang harus dibayar di Indonesia menjadi minimal atau bahkan nihil.
"Dengan adanya tax haven dan perusahaan cangkang di luar negeri, orang kaya bisa menyembunyikan aset dan transaksi mereka dari pengawasan pajak Indonesia. Ini yang menjadi perdebatan panjang soal keadilan pajak selama beberapa tahun terakhir," ungkap Media.
Reformasi Pajak Lintas Negara Jadi Keniscayaan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Media menegaskan perlunya reformasi sistem perpajakan yang tidak hanya fokus pada aspek domestik, tetapi juga mengedepankan kerja sama internasional.
Indonesia harus memperkuat aturan pelaporan aset luar negeri serta memastikan pertukaran informasi pajak antarnegara berjalan dengan baik.
Selain itu, penerapan pajak progresif harus menyasar semua jenis pendapatan, termasuk capital gain yang belum terealisasi, jika memungkinkan.
"Permasalahan ini terkait erat dengan tantangan ekonomi lainnya. Saya percaya bahwa solusi dari semua problem ekonomi ini ada pada sistem pajak yang adil dan berkeadilan," kata Media.
Sumber: merdeka.com