Bola.com, Jakarta - Pemerintah memastikan anggaran negara pada 2026 akan makin menyentuh kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan, dari total belanja pemerintah pusat yang diajukan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp1.498,3 triliun, sekitar Rp1.376,9 triliun akan langsung dirasakan oleh rakyat.
Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15-8-2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Makanya Presiden tadi dalam pidatonya juga menyampaikan, belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu Rp1.376,9 triliun," ujar Menkeu.
Ia menekankan, meski dana itu dikeluarkan pemerintah pusat, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
"Artinya, walau pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah," tegasnya.
Program Prioritas
Menkeu memerinci bahwa dana besar tersebut akan digulirkan melalui sejumlah program perlindungan sosial dan pembangunan.
Beberapa di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, program makan bergizi gratis, hingga inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
"Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Jadi, APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat, langsung kepada masyarakat di daerah," jelas Sri Mulyani.
Perincian Anggaran
Berikut alokasi belanja pusat yang akan langsung dinikmati masyarakat pada 2026:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun
- Program Indonesia Pintar (PIP)/KIP kuliah/beasiswa: Rp88,6 triliun
- Kartu sembako (BPNT): Rp43,8 triliun
- Bantuan iuran jaminan kesehatan: Rp69 triliun
- Cek kesehatan gratis dan revitalisasi TB: Rp7,3 triliun
- Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp22,5 triliun
- Program makan bergizi gratis: Rp335 triliun
- Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda: Rp27,9 triliun
- Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,9 triliun
- Perumahan: Rp48,7 triliun
- Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
- Kopdes Merah Putih: Rp83 triliun
- ubsidi non-energi (KUR, pupuk, dll): Rp108,8 triliun
- Tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS: Rp63,5 triliun
- Subsidi energi/kompensasi: Rp381,3 triliun
- Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
- Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
- Kampung nelayan dan penggaraman nasional: Rp6,6 triliun
Sri Mulyani menegaskan, alokasi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata agar APBN hadir dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk yang tinggal jauh dari pusat kota.
Sumber: merdeka.com