Viral Sri Mulyani Disebut Anggap Guru Beban Negara, Kemenkeu Pastikan Hoaks

Dalam forum tersebut, Sri Mulyani sebenarnya menyinggung persoalan rendahnya gaji guru dan dosen yang dianggap tidak sebanding dengan peran vital mereka.

"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ucapnya.

Sri Mulyani juga mempertanyakan apakah seluruh biaya pendidikan, termasuk gaji tenaga pendidik, harus sepenuhnya ditanggung oleh negara atau ada ruang bagi partisipasi masyarakat.

Meski begitu, ia tidak memerinci seperti apa bentuk keterlibatan masyarakat yang dimaksud.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun pada 2025, setara 20 persen dari total belanja negara.

Dana tersebut diarahkan ke sejumlah program prioritas, antara lain:

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa
• Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta pelajar
• BOPTN untuk hampir 200 perguruan tinggi negeri
• Beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, hingga tunjangan profesi guru non-PNS untuk 477,7 ribu orang
• Sertifikasi bagi 666,9 ribu guru
• Pembangunan dan rehabilitasi 22 ribu sekolah
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.

Sri Mulyani menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan dilakukan dengan terstruktur ke dalam tiga klaster.

"Klaster pertama adalah anggaran untuk murid hingga mahasiswa. Klaster kedua untuk guru dan dosen, mencakup gaji serta tunjangan kinerja. Klaster ketiga diarahkan pada pembangunan sarana-prasarana pendidikan," jelasnya.

Dengan pembagian tersebut, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional meningkat, baik dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik, akses siswa dan mahasiswa, maupun fasilitas belajar yang lebih memadai.

Sumber: merdeka.com