Pemerintah Pastikan Tambah Saham Freeport, Kepemilikan Bisa Tembus 61 Persen

Pemerintah memastikan tambah saham Freeport lebih dari 10 persen.

BolaCom | Aning JatiDiperbarui 16 September 2025, 07:46 WIB
Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P

Bola.com, Jakarta - Pemerintah memastikan akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, tambahan saham tersebut dipastikan lebih dari 10 persen, melampaui target awal yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15-9-2025).

Advertisement

Saat ini, melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pemerintah sudah memegang 51 persen saham Freeport.

Dengan penambahan terbaru, porsi kepemilikan negara diperkirakan akan menembus lebih dari 61 persen.


Percepat Komunikasi

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus merestorasi kawasan bekas tambang terbuka Grasberg. (Dok Freeport)

Namun, Bahlil belum menyebut angka pasti tambahan saham tersebut.

"Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," katanya.

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo telah memintanya untuk mempercepat komunikasi dengan pihak Freeport agar proses akuisisi segera rampung.

"Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insyaallah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak," tutur Bahlil.


Saham Tambahan Dinilai Murah

PT Freeport Indonesia terus melakukan penanaman kembali (revegetasi) sebagai bagian dari proses reklamasi di kawasan tambang terbuka Grasberg yang telah ditutup sejak 2020. Foto: Nurmayanti/Liputan6.com

Bahlil juga menilai harga penambahan saham Freeport kali ini relatif murah dibanding nilai aset perusahaan tambang tersebut.

"Untuk 10 persen lebih, itu biayanya sangat murah sekali karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi, itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041," jelasnya.

Rencana penambahan saham Freeport sejatinya telah dibahas sejak era Presiden Joko Widodo.

Dengan kepemilikan mayoritas yang lebih besar, pemerintah yakin hal ini akan membawa keuntungan jangka panjang, baik dari sisi penerimaan negara maupun dari aspek kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam.

 

Sumber: merdeka.com

Berita Terkait