Bola.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan dan mengolah data mengenai penerima subsidi di sektor energi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan berdasarkan data yang akurat.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani juga berfungsi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan DTSEN sebagai acuan dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg, subsidi listrik, serta bahan bakar minyak (BBM).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya peran BPS sebagai penyedia data yang menjadi referensi bagi kepentingan bangsa. Ia mengingatkan agar BPS menjaga transparansi dalam penyajian data yang disampaikan.
"Dengan senang hati, hari ini kita tanda tangan MoU, tolong sajikan data yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya," ujar Bahlil saat acara penandatanganan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Bahlil juga mengharapkan BPS tidak hanya menampilkan data makro, tetapi juga dapat membantu dalam menghitung dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan satu data, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
"Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM dan listrik," tambahnya.
Membangun Sistem Statistik Nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS bukan hanya sekadar formalitas atau kegiatan administratif.
Ini merupakan langkah strategis bagi kedua lembaga, yaitu Kementerian ESDM dan BPS. Kolaborasi ini, menurutnya, bertujuan memperkuat komitmen bersama mengenai pentingnya data dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.
Membangun sistem statistik nasional memerlukan pendekatan yang terintegrasi.
"Untuk itu, kami tentunya membutuhkan data dari berbagai sumber. Tentunya juga kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data, dan statistik yang dihasilkan oleh BPS adalah data statistik yang berkualitas, yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data," kata Amalia.
Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih baik dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di masa mendatang.
Cakupan MoU
MoU ini mencakup aspek penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung tugas serta fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi yang telah ada di masing-masing lembaga.
Dalam konteks ini, kedua lembaga akan bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan dapat diakses dan digunakan secara efektif.
Ini penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berbasis data dalam menjalankan program-program yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral di Indonesia.