Bola.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, pernah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk tak lagi menyinggung urusan kementerian lain. Pernyataan Misbakhun tersebut ditanggapi Purbaya dengan santai.
Purbaya menepis tudingan tersebut dengan tegas. Ia menegaskan tidak pernah mencampuri kebijakan kementerian lain.
"Saya enggak komentari kementerian yang lain. Sebodo amat," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (15/10).
Menurutnya, sebagai Bendahara Negara, wajar bila dia memantau kinerja serapan anggaran di tiap kementerian dan lembaga. Itu dilakukan demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efisien dan tepat sasaran.
Hanya Pantau Anggaran Saja
Purbaya menjelaskan bila ada anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun, pihaknya akan menarik dan mengalokasikannya ke lembaga lain yang membutuhkan.
"Saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau enggak diserap, saya ambil uangnya. Itu saja. Saya enggak komentari kerja mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menyatakan mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Pernyataan yang Disorot
Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri.
Misbakhun juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.
"Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli," tambahnya.
Sumber: Merdeka