Pimpinan DPR Sebut Bisa Terima jika MK Putuskan Hapus Tunjangan Pensiun Anggota Dewan

Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustofa, juga melontarkan pernyataan serupa. Ia menekankan DPR tidak akan menghalangi jalannya proses hukum yang tengah berlangsung di MK terkait isu tersebut.

“Kami di DPR posisi menghormati apa pun dan apa pun nanti hasilnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan soal uang pensiun, kami pasti akan ikuti. Enggak ada keberatan,” jelas Saan, yang menyebutnya sebagai dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Saat ini sedang berlangsung uji materi mengenai hak pensiun anggota DPR dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025 di MK. Permohonan tersebut diajukan oleh dua pemohon, yakni Lita Linggayani dan seorang mahasiswa bernama Syamsul Jahidin, dan telah resmi didaftarkan pada 30 September 2025.

Kedua pemohon dalam permohonannya meminta agar DPR dikeluarkan dari daftar penerima pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 mengenai Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Mereka berargumen memberikan pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang hanya menjabat selama lima tahun adalah bentuk ketidakadilan dalam sistem keuangan negara yang ada saat ini.