DPR Soroti Dana Mengendap Rp234 Triliun, Dorong Sinkronisasi Fiskal Pusat dan Daerah

Bank Indonesia mencatat, posisi simpanan kas daerah di perbankan mencapai Rp234 triliun per akhir September 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Misbakhun mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) secara efisien.

Dana TKD, menurutnya, dirancang menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memiliki efek berganda terhadap perekonomian lokal.

Jika dana tersebut segera direalisasikan, manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja.

Itulah mengapa, optimalisasi belanja daerah menjadi hal yang sangat penting demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Meski begitu, Misbakhun menilai persoalan dana mengendap tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Diperlukan penelusuran menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama terhambatnya penyerapan anggaran.

"Perlu pendalaman apakah ini disebabkan oleh perencanaan APBD yang belum sinkron dengan APBN, penyesuaian regulasi yang belum rampung, keterlambatan proses pengadaan, atau karena faktor kehati-hatian Pemda dalam menjaga kas daerah," ujarnya.

DPR mendorong Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peningkatan monitoring juga dinilai penting agar realisasi belanja bisa tercapai tepat waktu dan tepat sasaran, terutama menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Misbakhun menutup dengan menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah merupakan kunci utama untuk menghindari penumpukan dana yang tidak produktif serta memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Sumber: merdeka.com