Bola.com, Jakarta - Indonesia sedang berambisi menegaskan diri sebagai pionir dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang etis, aman, dan inklusif di Asia Tenggara.
Upaya ini hadir di tengah sorotan global terhadap pesatnya perkembangan teknologi AI.
Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran laporan bertajuk "Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues”" hasil kolaborasi Think Policy dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, serta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Laporan ini merupakan rangkuman dialog lintas sektor sepanjang 2024–2025 yang melibatkan akademisi, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dari enam sektor strategis: E-commerce, Keuangan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan.
"Diskusi tentang AI sering kali terlalu teknis, padahal teknologi ini menyentuh kehidupan sehari-hari, dari rekomendasi belanja hingga metode belajar anak-anak di sekolah," ujar Florida Andriana, Chief Growth Officer Think Policy, Sabtu (18-10-2025).
"Kami ingin menyatukan perspektif publik, inovator, dan pembuat kebijakan supaya arah pengembangan AI di Indonesia tetap relevan dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan," tambahnya.
Enam Pilar Tata Kelola AI Nasional
Think Policy menekankan enam fondasi utama untuk membangun ekosistem AI yang beretika dan tangguh:
- Infrastruktur digital merata yang mampu mendukung skala luas.
- Talenta digital yang kompeten secara teknis sekaligus memiliki integritas etika.
- Tata kelola data dan layanan digital yang aman, transparan, dan interoperabel.
- Ekosistem inovasi yang mendorong kolaborasi serta eksperimen yang relevan.
- Etika dan inklusivitas sebagai prinsip inti pengembangan AI.
- Penekanan pada eksperimen teknologi yang tepat guna tanpa meninggalkan kelompok rentan.
Bukan Sekadar Regulasi
Laporan itu menegaskan, adopsi AI seharusnya tidak dilakukan secara masif tanpa arah. Kebijakan AI bukan sekadar regulasi formal, tetapi juga menyangkut partisipasi publik, keberlanjutan ekosistem digital, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
Sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan, posisi strategis Indonesia memungkinkan negara ini menentukan standar tata kelola AI di Asia Tenggara.
Dengan pendekatan kolaboratif, laporan Think Policy bertujuan memperluas literasi publik, mendorong partisipasi bermakna, serta memperkuat kapasitas pembuat kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan etika, bias algoritmik, dan ketimpangan akses digital.
Sumber: merdeka.com