Bola.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun khusus bagi pelunasan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, ini bentuk komitmen pemerintah menanggung beban iuran masyarakat.
Alokasi dana yang besar ini merupakan wujud nyata dari janji Presiden mengenai jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, pencairan dana tersebut diharapkan akan diiringi dengan perubahan yang signifikan. Purbaya menekankan pentingnya adanya perbaikan mendasar dalam pengelolaan internal BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kebocoran anggaran di masa mendatang.
"Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," kata Purbaya saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
Langkah ini sangat penting untuk menjaga agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Menkeu juga memberikan contoh konkret. Ia menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit untuk memiliki minimal 10 persen ventilator. Kebijakan ini, yang mungkin memiliki relevansi selama pandemi COVID-19, kini dinilai perlu untuk ditinjau kembali.
"Akhirnya karena rumah sakit sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan enggak harus dibeli," imbuhya.
Tingkatkan Sistem Teknologi Informasi BPJS
Menkeu Purbaya menekankan pentingnya evaluasi regulasi, namun fokus utamanya selanjutnya adalah meningkatkan sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 staf yang berfokus pada bidang IT, yang menurutnya sudah setara dengan ukuran sebuah perusahaan teknologi besar.
"Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi)," tutur Purbaya.
Dengan melakukan integrasi sistem IT yang menyeluruh dan memanfaatkan kecerdasan buatan, Purbaya yakin bahwa masalah dalam layanan kesehatan dapat terdeteksi dengan lebih efektif.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses klaim yang sering kali menghadapi masalah, di mana sistem dapat dengan cepat mengidentifikasinya.
Ia meyakini dengan sistem yang terintegrasi, investigasi terhadap masalah, seperti klaim yang tidak wajar, bisa dilakukan dengan lebih cepat. Purbaya berharap bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat.
Target 6 Bulan
Purbaya menargetkan perbaikan serta integrasi sistem IT BPJS Kesehatan dapat selesai dalam waktu enam bulan.
BPJS Kesehatan pun telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi tugas tersebut dengan baik.
Apabila target tersebut berhasil dicapai, Purbaya memiliki harapan bahwa sistem IT yang dikelola oleh BPJS di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia.
"Saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia," jelas dia.