Bola.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.
Kondisi ini menjadi sorotan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Sirega, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.
"Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata," kata Mahendra saat ditemui setelah menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Meskipun begitu, Mahendra optimistis tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.
"Tapi kami sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya," ujarnya.
Persoalan di Sisi Penyalur Pembiayaan
Selain faktor permintaan yang masih lemah, Mahendra mengungkapkan adanya persoalan struktural di sisi penyalur pembiayaan, khususnya di perbankan.
Kinerja pembiayaan di beberapa bank, terutama kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), masih menghadapi tantangan dalam membersihkan portofolio kredit macet. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam ekspansi kredit baru bagi UMKM.
"Ada elemen yang masih tersisa terkait dengan kondisi kinerja dari pembiayaan yang ada di berbagai bank, utamanya Himbara maupun BPD Ini yang perlu dipulihkan, antara lain langkah melalui hapus buku hapus tagih dari mereka yang masih ada dalam catatan di perbankan terkait," jelasnya.
Realisasi Penyaluran Dana Rp200 Triliun
Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi penyerapan dana pemerintah yang disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus meningkat. Dana tersebut disalurkan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung pembiayaan produktif.
Beberapa bank bahkan telah mengajukan permintaan tambahan karena dana penempatan sebelumnya sudah terserap habis ke sektor riil.
"Yang berasal dari sebagian kecuali BTN belum lapor ya berapa, tapi yang lain sepertinya sudah makin besar penyerapannya. Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya Mandiri akan minta lagi tuh karena uangnya sudah habis, yang Rp 55 triliun itu. Ya itu bagus ya, kita lihat seperti apa ini ya, kondisi ini. Kita akan lihat terus, kalau habis saya gelontorin lagi nanti,” ujar Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/10/2025).
Sumber: Merdeka.com