OJK Perketat Aturan Pelaporan untuk Cegah Greenwashing di Industri Keuangan

Menurut Joko, penguatan regulasi ini menuntut integrasi risiko keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan serta pelaporan keuangan.

Dengan demikian, kualitas pengungkapan keberlanjutan dapat menjadi faktor strategis bagi daya saing lembaga jasa keuangan, sekaligus menarik pendanaan berkelanjutan dan investasi dari pasar internasional.

Selain pengungkapan keberlanjutan, OJK menekankan integrasi manajemen risiko iklim dalam kegiatan bisnis.

"OJK telah mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), khususnya di sektor perbankan," ujar Joko.

Ke depan, OJK berencana memperluas penerapan CRMS ke sektor jasa keuangan lainnya serta menyempurnakan kerangka CRMS dengan skenario iklim yang sesuai kondisi Indonesia.

Selain itu, kebijakan keuangan berkelanjutan OJK menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan literasi terkait aspek Lingkungan (Environmental), Sosial (Social), dan Tata Kelola (Governance/ESG) di seluruh tingkatan organisasi.

OJK mendorong pelaku industri keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat infrastruktur pendukung, serta mengakselerasi pemanfaatan data keberlanjutan.

"Kami juga akan terus memperluas program peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor agar kesiapan industri, khususnya perbankan, semakin optimal," imbuh Joko.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola berkelanjutan dan meminimalkan risiko praktik greenwashing di industri keuangan Indonesia.

Sumber: liputan6.com