Bola.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyiapkan langkah baru terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dijadwalkan ikut terlibat dalam proses negosiasi tersebut dengan pihak China.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penyelesaian pembiayaan proyek Whoosh.
Itulah mengapa, keterlibatan Menkeu menjadi bagian dari strategi negosiasi yang akan digelar di China.
"Iya dong. Pak Purbaya kan Pak Menkeu, dia tentu akan masuk di sana," ujar Pandu saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19-11-2025).
Keinginan Purbaya
Pandu belum dapat memastikan waktu keberangkatan tim Danantara bersama Purbaya.
Namun, ajakan tersebut disampaikan menyusul keinginan Purbaya untuk turut serta apabila ada pembahasan dengan pemerintah China terkait restrukturisasi utang proyek yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak ingin beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menggerus APBN.
Tanggung Jawab Diserahkan kepada Danantara
Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas untuk menangani kewajiban finansial Whoosh, terlebih karena entitas ini menaungi sejumlah BUMN, termasuk PT KAI (Persero), yang juga terlibat di dalam konsorsium KCIC.
"KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sambungan video pada Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu.
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kami lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kami lagi. Jadi, jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin)," tambahnya.
Di kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menekankan bahwa seluruh pembiayaan Whoosh merupakan urusan badan usaha, bukan pemerintah.
"Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah," kata Suminto.
Sumber: merdeka.com