Bola.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi membuka peluang kerja dalam jumlah besar untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan pendataan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026, dengan kebutuhan tenaga lapangan mencapai 190 ribu orang.
Para petugas nantinya akan mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia dalam sensus yang rutin digelar setiap satu dekade.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan informasi ini dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat.
Ia menuturkan bahwa program nasional tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Januari 2026, sementara proses seleksi petugas dimulai Februari 2026.
"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silakan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp3-5 juta per bulan," kata Sonny sebagaimana dikutip Antara, Jumat (21-11-2025).
Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau
Sonny menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting untuk mencatat seluruh unit usaha, dari usaha keluarga hingga perusahaan besar.
Dalam rentang sepuluh tahun, struktur ekonomi dapat berubah secara signifikan sehingga pendataan menyeluruh dibutuhkan sebagai fondasi perencanaan pemerintah.
Sonny juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Riau yang memiliki banyak pelaku usaha besar dan menjadi pusat ekonomi kedua di Sumatra.
Dalam kesempatan yang sama, Sonny menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Riau. Pak Gubernur telah mengundang berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan akademisi, untuk berpartisipasi dalam mendukung sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2026," ujarnya.
Tujuan Sensus Ekonomi
Sensus ekonomi bertujuan menjangkau seluruh pelaku usaha, baik formal maupun informal sehingga data yang dikumpulkan dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Dengan cakupan yang luas, kolaborasi dari masyarakat dan pelaku usaha menjadi aspek krusial agar data yang dihasilkan akurat dan mewakili kondisi sebenarnya.
BPS menargetkan bahwa perekrutan ratusan ribu petugas lapangan tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memperkuat basis data ekonomi nasional.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menekankan bahwa pemerintah provinsi bersiap mendukung penuh proses pendataan tersebut.
Ia memastikan bahwa Pemprov Riau akan menyediakan data yang dibutuhkan dan mendorong perusahaan-perusahaan di daerahnya agar turut berpartisipasi.
"Ini akan menjadi pedoman 10 tahun ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau. Kami mendukung bagaimana perusahaan kerja sama, kalau tidak mau, kami surati dan lakukan pendekatan," kata Hariyanto.
Ia menambahkan bahwa hasil sensus ekonomi akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal, pengembangan UMKM, hingga arah investasi. Karena itu, peran petugas lapangan dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pendataan.
BPS berharap dengan perekrutan 190 ribu petugas, Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan efektif dan menghasilkan data berkualitas demi pembangunan nasional jangka panjang.
Sumber: merdeka.com