Bola.com, Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan komitmennya memberantas praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Ia mengatakan masih menerima laporan adanya penjual yang mematok harga pupuk melebihi harga eceran tertinggi (HET), sebuah tindakan yang dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu, Amran meminta PT Pupuk Indonesia menindak tegas para pelaku.
"Kami menindaklanjuti semua laporan, satu minggu ini msh ada 115 (laporan) itu harga pupuk di atas HET. Hari ini kami tindak dan meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut!," ujar Amran usai rapat yang ia gelar pukul 6 pagi di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (21-11-2025).
Selain kasus penjualan pupuk di atas HET, Amran menyoroti laporan lain terkait 136 distributor yang masih mempersulit petani saat menebus pupuk karena tetap mewajibkan penggunaan kartu tani.
KTP untuk Penebusan Pupuk
Amran menegaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan mekanisme baru yang cukup menggunakan KTP.
"Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (distributor pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136, kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kami cabut!," tegas Amran.
Amran juga menindaklanjuti laporan mengenai bantuan alat dan mesin pertanian (alsinta) yang terhambat.
Ia mengungkap ada 31 unit alsinta yang belum disalurkan karena penerima dimintai pungutan atau fee. Padahal, bantuan traktor dan alsinta lainnya diberikan pemerintah secara cuma-cuma.
"Ada pungutan fee atau bayar, baru traktornya diterima. Padahal, ini adalah gratis. Sekali lagi kami umumkan!" imbuhnya.
Alsinta Gratis untuk Meningkatkan Produksi
Amran menjelaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut, dari penerapan harga pupuk sesuai HET, akses pembelian pupuk tanpa kartu tani, hingga pemberian alsinta gratis, ditujukan untuk mendongkrak produktivitas pangan dalam pemerintahan Prabowo.
Dampaknya mulai terlihat. Stok beras nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton, level tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Kementerian Pertanian juga melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk memperkuat sektor-sektor produktif, termasuk pengadaan benih unggul serta ketersediaan alsinta.
Amran menyebut pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Data terbaru Kementerian Pertanian menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) naik ke 124,36 persen, PDB sektor pertanian meningkat, dan FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia bisa mencapai 33,1 juta ton pada November 2025.
Sumber: merdeka.com