Cegah Demam Babi Afrika, Kementan Perketat Pengawasan Nasional

Langkah antisipasi ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 8492 yang diterbitkan 19 Agustus 2025.

Surat tersebut menindaklanjuti laporan peningkatan kasus ASF di sejumlah negara tetangga, dari Cina, Vietnam, Kamboja, hingga Malaysia.

Melalui surat edaran itu, Kementan meminta dinas peternakan provinsi maupun kabupaten/kota, otoritas veteriner, serta organisasi profesi menyusun rencana mitigasi risiko.

Mereka juga diminta melakukan pemetaan profil peternak, pedagang, hingga jalur distribusi ternak untuk mendukung deteksi dini dan respons cepat bila terjadi kasus.

Kementan menekankan bahwa penerapan biosekuriti ketat di tingkat peternakan menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan.

Langkah yang dimaksud mencakup desinfeksi rutin kandang, pembatasan akses orang dan kendaraan, serta penerapan standar kebersihan yang disiplin.

Selain itu, transportasi babi maupun produk turunannya dari daerah terinfeksi ASF dilarang keras. Setiap hewan ternak yang dipindahkan wajib memiliki sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang.

Kebijakan ini diterapkan untuk menutup jalur penularan antarwilayah yang kerap menjadi sumber penyebaran.

Pengawasan kesehatan ternak pun diperketat. Pemerintah mewajibkan pelaporan gejala ke iSIKHNAS, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, hingga investigasi cepat di lapangan.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menekankan kedisiplinan dalam pelaporan data melalui sistem iSIKHNAS. Menurutnya, informasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting agar pemerintah bisa mengambil langkah pengendalian secara efektif.

"Data yang valid memungkinkan kami melakukan respons lebih cepat dan tepat," ujarnya.

Saat ini, ASF telah terdeteksi di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, Lampung, Kalimantan Barat, Papua, dan Sumatra Utara. Kondisi tersebut membuat koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar penanganan di lapangan lebih terintegrasi.

Kementan menegaskan pencegahan ASF bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif peternak serta masyarakat luas.

Dengan disiplin biosekuriti, pelaporan tepat waktu, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah optimistis penyebaran ASF dapat dikendalikan.

Upaya ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sektor peternakan babi di Indonesia sekaligus melindungi populasi dari ancaman penyakit yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya.

Sumber: merdeka.com