Mendagri Tito Karnavian Luruskan Isu Penjarahan di Sibolga

Mendagri Tito Karnavian meluruskan informasi terkait dugaan penjarahan beras di gudang Bulog Sibolga, Sumatra Utara, yang sempat viral di media sosial.

BolaCom | Aning JatiDiterbitkan 01 Desember 2025, 20:20 WIB
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)

Bola.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan klarifikasi terkait kabar dugaan penjarahan beras di gudang Bulog Sibolga, Sumatra Utara, yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Penjelasan ini disampaikan Tito seusai memimpin Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk kesiapsiagaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2025, Senin (1-12-2025), yang diikuti sejumlah kementerian dan lembaga.

Advertisement

Menurut Tito, peristiwa tersebut bukanlah aksi penjarahan seperti yang beredar.

"Memang ada masyarakat yang mendatangi gudang Bulog. Tapi, itu bukan penjarahan. Mereka panik dan kekurangan pangan karena akses terputus," ujar Tito.

Ia menuturkan, sejumlah wilayah sedang berada dalam kondisi darurat akibat jembatan ambruk, banjir, dan longsor yang menghambat distribusi logistik.

Situasi itu membuat sebagian warga yang terisolasi nekat mendatangi gudang penyimpanan pangan ketika persediaan mereka menipis.

"Wajar masyarakat panik kalau stok di rumah menipis, pasar tutup, dan kendaraan tidak bisa masuk. Tapi, pemerintah langsung mengambil alih distribusi untuk mencegah kekacauan," sanggah Tito.


Koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian korban terdampak banjir di Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (1/12/2025) (Biro Pers Istana)

Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional serta Direktur Utama Bulog guna mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak.

Ia menegaskan bahwa distribusi logistik saat terjadi bencana mengikuti prosedur resmi, terutama ketika sudah ada permintaan dari pemerintah daerah.

"Begitu ada surat permintaan, meskipun hanya soft copy, beras langsung dikeluarkan. Apalagi untuk daerah bencana, itu prioritas," ucapnya.

Tito menambahkan, stok cadangan pemerintah di sejumlah titik masih mencukupi. Di Lhokseumawe, Aceh, misalnya, tersedia sekitar 28 ribu ton beras yang dapat menopang kebutuhan tiga klaster wilayah selama beberapa bulan.


Bantuan dari Jakarta dan Medan

Pemerintah pusat juga mengerahkan bantuan tambahan dari Jakarta dan Medan menggunakan pesawat Hercules dan helikopter untuk menyuplai wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Tito meminta pemerintah daerah segera melaporkan kebutuhan logistik tanpa menunggu keadaan memburuk. Ia memastikan pemerintah pusat akan turun langsung apabila daerah tidak lagi mampu menangani situasi.

"Pusat akan tetap bekerja, mau daerah bilang mampu atau tidak. Untuk daerah yang benar-benar terisolasi, bantuan pasti kami percepat," tegasnya.

Tito pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah memercayai kabar yang belum terverifikasi.

"Tolong, teman-teman media lihat kondisi lapangannya. Masyarakat kelaparan dan akses semuanya tertutup. Jadi, jangan disederhanakan seolah-olah itu penjarahan biasa," kata Tito.

Berita Terkait