Bola.com, Jakarta - Rentetan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Agustus hingga November 2025 kembali menyoroti praktik korupsi di tingkat daerah.
Dalam periode itu, tiga kepala daerah, dari bupati hingga gubernur, diamankan KPK, bahkan sebagian baru menjabat kurang dari satu tahun.
Data KPK menunjukkan bahwa 51 persen perkara korupsi yang mereka tangani melibatkan pejabat daerah. Sepanjang 2004 hingga 2024, total 167 kepala daerah di Indonesia masuk dalam kasus korupsi.
Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Gabriel Lele, menilai besarnya biaya politik saat proses pencalonan menjadi pintu masuk utama terjadinya korupsi.
Menurutnya, banyak calon kepala daerah harus menanggung sendiri biaya kampanye karena partai politik tidak memberi dukungan pendanaan yang memadai.
"Sebagian kepala daerah pembiayaannya bukan ditanggung partai, tetapi mayoritas harus mencari sendiri," ujar Gabriel, Selasa (9-12-2025).
Ia menambahkan, negara juga belum memberikan perlakuan yang adil terkait kesejahteraan kepala daerah, terutama untuk menutup biaya besar yang mereka keluarkan selama proses pencalonan.
Publik Harus Berani Menolak Politik Uang
Gabriel menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mencoba beberapa langkah untuk menekan praktik korupsi.
Satu di antaranya adalah mendorong pergeseran sistem kepartaian dari model partai massa menuju partai kader yang memiliki basis ideologi dan keanggotaan lebih jelas.
Ia juga menyoroti opsi pembiayaan kampanye oleh negara sebagai cara mereduksi biaya politik, meski hal itu tetap mengandung risiko terkait penggunaan dana secara tidak tepat.
Namun, menurut Gabriel, peran masyarakat menjadi faktor yang paling menentukan.
Ia mengingatkan bahwa pemilih idealnya menjatuhkan pilihan berdasarkan program calon, bukan karena iming-iming materi.
"Kalau publiknya mau berani menolak serangan fajar, bantuan-bantuan tidak jelas dengan motif politik, saya kira partai politik juga akan memikirkan kembali hal tersebut," ujarnya.
Pendidikan Politik Jadi Kunci
Untuk menekan korupsi di tingkat daerah, Gabriel menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran politik publik. Menurutnya, selama masyarakat masih berada dalam kondisi miskin dan berpendidikan rendah, praktik transaksional dalam politik akan tetap subur.
"Dengan meningkatkan kesadaran politik maka masyarakat semakin sadar bahwa suara mereka itu penting dan tidak bisa diperjualbelikan. Yang berhak mendapatkan suara mereka adalah calon pemimpin yang memiliki program yang jelas," kata Gabriel.
Di sisi lain, ia menilai mekanisme pengawasan pelanggaran pemilu belum mampu memberikan efek jera.
Gabriel menyebut penindakan hanya akan efektif apabila seluruh bentuk kecurangan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu dan langsung diproses secara hukum.
Pasalnya, ia menganggap sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah sehingga pencegahan lebih realistis dibanding mengandalkan pengawasan.
"Saya tetap meletakkan harapan pokok itu pada rakyatnya, bukan pada pemimpinnya," kata Gabriel.